REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA --  Singapura mengoperasikan sistem tabungan wajib, yang ditambah dari kontribusi pemberi kerja atau majikan, untuk pensiun dan asuransi kesehatan melalui dana yang disebut CPF. Skema asuransi swasta juga tersedia.

Namun Mindshare, perusahaan media dan layanan pemasaran global, menemukan dalam sebuah survei tahun lalu bahwa 72 persen warga Singapura merasa mereka “tidak boleh sakit karena tidak mampu membayar biaya medis yang tinggi.”

Data dari 2002 sampai 2011 menemukan bahwa pemerintah membayar kurang dari sepertiga biaya perawatan kesehatan, sementara rata-rata negara-negara kaya anggota organisasi kerja sama ekonomi OECD menutup antara 60-70 persen biaya.

Semakin banyak warga yang merasa terpinggirkan dalam keberhasilan ekonomi Singapura telah mendorong Partai Aksi Masyarakat (PAP) untuk merombak tujuan-tujuannya.

Pada sebuah konvensi bulan ini, partai berkuasa tersebut mengeluarkan resolusi baru pertamanya dalam 25 tahun, berjanji untuk meningkatkan standar hidup untuk seluruh lapisan masyarakat, menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas, dan menyediakan perawatan kesehatan yang terjangkau.

Menteri Sosial dan Pembangunan Keluarga Chan Chun Sing mengatakan pemerintah siap membantu warga yang kesulitan membayar biaya medis, namun beberapa tidak sadar akan bantuan yang tersedia.

“Sangat sering terjadi bahwa orang-orang yang paling memerlukan bantuan tidak membaca koran, mengakses Internet atau bahkan tidak mengerti Bahasa Inggris,” ujarnya pada Parlemen bulan lalu seperti dilansir voanews.com, Kamis (26/12)

“Mereka memerlukan orang yang berbicara dalam bahasa mereka, mengetuk pintu rumah mereka, memeriksa apakah mereka baik-baik saja, dan menjelaskan beberapa dari skema-skema bantuan ini pada mereka.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika