REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Presiden Ukraina Viktor Yanukovych pada Kamis berjanji untuk meningkatkan upaya negaranya dalam memerangi korupsi.
"Kita perlu mendeklarasikan perang secara tegas terhadap korupsi, tahun depan kita akan menempatkan pertanyaan tersebut secara terang-terangan," kata Yanukovich dalam pertemuan Dewan Regional Ukraina.
Dengan menyebut korupsi sebagai salah satu tantangan utama bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial Ukraina, Yanukovych menjanjikan adanya tanggung jawab dan sanksi yang lebih tegas bagi pejabat yang melakuan praktik korupsi tersebut.
Presiden Ukraina itu mengatkaan bahwa pemerintah tengah merencanakan mekanisme pendisiplinan khusus guna mencegah penyalahgunaan wewenang serta kasus korupsi.
Pemerintah Ukraina secara khusus akan berfokus pada penataan sistem hukum sehingga sanksi terhadap korupsi dapat dimasukkan ke dalam hukum hingga level yang terendah.
Dalam indeks persepsi korupsi yang dirilis Transparansi Internasional, Ukraina menempati posisi 144 dari 177 negara di seluruh dunia.
Terlepas dari isu korupsi, Ukraina belakangan ini menjadi sorotan akibat tarik-menarik diplomatik antara Rusia dan Uni Eropa.
Negara bekas anggota Soviet itu membuat Eropa tertegun bulan lalu dengan mengumumkan bahwa mereka mundur untuk dalam upaya menyepakati pakta perdagangan dengan Uni Eropa.
Sebaliknya, Ukraina lebih memilih untuk berhubungan dengan kelompok perdagangan Serikat Kepabeanan yang dipimpin Moskow.
Rusia pada Selasa setuju memotong harga ekspor gas ke Ukraina dengan sepertiganya, turun menjadi 268,5 dolar AS per 1.000 meter kubik dari tingkat saat ini lebih dari 400 dolar AS, dan untuk membeli 15 miliar dolar utang Ukraina pada Eurobonds.
Penolakan Ukraina terhadap kesepakatan Uni Eropa telah mendorong protes massal dan membawa negara tersebut ke dalam krisis politik yang diwarnai dengan aksi protes oleh ratusan ribu yang menuntut pembubaran pemerintah dan diselenggarakannya pemilihan dini.
Baik Uni Eropa maupun Moskow menuduh satu sama lain menggunakan taktik tangan besi untuk mengamankan hubungan ekonomi dengan Kiev.
Ikuti Whatsapp Channel Republika