REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pakistan, kemarin, menyatakan akan mengajukan masalah serangan pesawat tak berawak AS di wilayahnya ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
"Kami akan pergi ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa jika serangan pesawat tak berawak terus berlangsung," kata Tasneem Aslam, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, seperti dilansir dari AFP, Jumat (27/12).
Pada 18 Desember 2013, sidang Majelis Umum PBB mensahkan sebuah resolusi yang menetapkan negara-negara yang melancarkan serangan pesawat tak berawak untuk pemberantasan terorisme harus mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB.
Namun, dalam serangan rudal AS yang terakhir setelah resolusi PBB itu, sedikitnya tiga orang tewas pada Rabu larut malam di Miranshah di kawasan suku Waziristan Utara yang berbatasan dengan Afghanistan. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengecam serangan terakhir itu dan menyebutnya sebagai pelanggaran atas kedaulatan dan integritas wilayah Pakistan.
Waziristan Utara adalah salah satu dari tujuh daerah di kawasan suku semi-otonomi Pakistan, di mana Taliban dan jaringan Alqaidah memiliki pangkalan untuk merencanakan serangan di Afghanistan. Para pejabat AS mengobarkan perang dengan pesawat tak berawak terhadap Taliban dan Alqaidah di kawasan suku baratlaut, di mana militan bersembunyi di daerah pegunungan yang berada di luar kendali Pakistan.
Pasukan Amerika menyatakan, daerah perbatasan itu digunakan kelompok militan sebagai tempat untuk melakukan pelatihan, penyusunan kembali kekuatan dan peluncuran serangan terhadap pasukan koalisi di Afghanistan.
Islamabad mendesak AS mengakhiri serangan-serangan pesawat tak berawak, sementara Washington menuntut Pakistan mengambil tindakan menentukan untuk menumpas jaringan teror. Penduduk merasa bahwa itu merupakan pelanggaran atas kedaulatan Pakistan.
Pesawat-pesawat tak berawak AS melancarkan puluhan serangan di kawasan suku Pakistan sejak pasukan komando AS membunuh pemimpin Al Qaida Osama bin Laden dalam operasi rahasia di kota Abbottabad, Pakistan, pada 2 Mei 2011.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
