REPUBLIKA.CO.ID, PBB, -- Bala bantuan penjaga perdamaian pertama Perserikatan Bangsa Bangsa Jumat tiba di Sudan Selatan saat PBB memperingatkan ketegangan di negara itu tetap tinggi meskipun ada upaya untuk mengatur gencatan senjata antara pasukan pemerintah dan pemberontak.
Sebanyak 72 anggota kontingen polisi, dikirimkan dari Republik Demokratik Kongo, adalah kelompok pertama dari 6 ribu tentara yang disahkan Dewan Keamanan PBB untuk memperkuat tekanan keras misi PBB.
PBB mengatakan tetap demikian akut karena sejumlah besar mayat telah terlihat di luar setidaknya satu markas PBB, di sana, tetapi tidak dapat dikumpulkan.
Juru bicara penjaga perdamaian PBB Kieran Dwyer mengatakan polisi Bangladesh "akan memainkan peran kunci menjaga ketertiban dan keamanan" di pangkalan PBB di mana 63.000 orang telah mengungsi sejak pertempuran meletus pada 15 Desember.
Lebih banyak pasukan dan peralatan yang diperkirakan akan tiba pada Sabtu.
Lebih dari 1.000 orang telah tewas sejak pasukan yang setia kepada Presiden Salva Kiir dan mantan wakil presiden Riek Machar mulai bertempur satu sama lain. Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara pada Selasa memungkinkan untuk menambah bala bantuan.
Para pemimpin Afrika Timur mengatakan sebelumnya bahwa Kiir telah sepakat untuk gencatan senjata. Tetapi Machar tidak akan segera berkomitmen untuk menghentikan permusuhan dan PBB memperingatkan
bahwa kedua belah tetap pada pijakan konflik.
Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) "mengatakan bahwa situasi keamanan di Upper Nile dan Unity negara sedang tegang, dengan laporan kehadiran anti-pemerintah dan pasukan pemerintan," kata satu pernyataan PBB.
Para diplomat mengatakan pihak-pihak yang bersaing menambah pasukan mereka di sekitar Malakal dan Bentiu, kota-kota utama di negara produsen minyak itu.
UNMISS mengatakan setidaknya 63.000 warga sipil kini berlindung di sekitar markas PBB di seluruh negeri, termasuk 25.000 di kompleks Juba, 15.000 di Bor, 12.000 di Bentiu dan 8.000 di Malakal .
Bentiu adalah dalam masih tegang " dan ada laporan-laporan bahwa pertempuran dapat berlanjut dalam hari mendatang," kata Kantor PBB untuk Koordinasi Kemanusiaan Affairs ( OCHA ) dalam laporan briefing hariannya.
"Pasukan pemerintah diyakini telah mengkonsolidasikan posisi mereka di dan sekitar Bor," tambah pernyataan PBB.
"Pasukan anti-pemerintah masih tetap berada di sekitarnya dan situasi tetap tegang."
Bor adalah ibu kota negara bagian Jonglei, sejak lama fokus pada perpecahan etnis yang disoroti sebagai konflik baru. Machar adalah berasal dari etbnis Nuer, sementara Presiden Sudan Selatan berasal dari pesaingnya suku Dinka.
Setelah pertempuran sengit di Bor, pekerja bantuan PBB kembali ke kota itu pada Kamis untuk membantu warga sipil yang terlantar, kata OCHA.
"Setelah pertempuran intensif di kota, dilaporkan ada sejumlah besar mayat di tempat terbuka dekat pangkalan, yang menimbulkan risiko untuk wabah penyakit," tambah kantor .
"Ada risiko nyata kolera pecah di pangkalan, dan ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sanitasi serta penyediaan air bersih."
Ikuti Whatsapp Channel Republika