REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Pemimpin oposisi Kamboja Sam Rainsy pada Sabtu (28/12) akhirnya menyerukan pembicaraan dengan partai berkuasa Perdana Menteri Hun Sen atas sengketa politik sejak pemilihan umum Juli.
"Kami ingin mengirim pesan kepada Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa yang seharusnya menjadi waktu untuk saling bertemu menemukan solusi bagi krisis politik saat ini, karena masalahnya telah makin membesar dan lebih rumit," kata Ketua Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP), Sam Rainsy, dalam konferensi pers.
"Saya berharap bahwa akan ada pembicaraan besar-besaran di awal tahun depan, mungkin pada tanggal 1, 2 atau 3," katanya. Ia menambahkan sangat baik bila pembicaraan juga dapat dihadiri oleh perwakilan dari partai politik lainnya, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas bisnis.
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Sar Kheng mengatakan CPP selalu menyambut pembicaraan dengan CNRP.
"Untuk waktu yang lama, CPP telah terjebak dengan sikap perundingan dengan CNRP. Ini adalah karena CNRP sendiri yang tidak teratur dan selalu berubah sikap," katanya kepada wartawan di Bandara Internasional Phnom Penh saat menyambut kedatangan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dari kunjungan di Vietnam.
Sejak 15 Desember, CNRP telah meluncurkan putaran baru protes harian bersama ribuan pendukung yang dipimpinnya melalui jalan-jalan di ibu kota Phnom Penh. Mereka menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Hun Sen, dan mengadakan pemilihan ulang karena tuduhan penyimpangan serius selama pemilu Juli.
Hasil pemungutan suara Juli menunjukkan bahwa partai yang berkuasa Hun Sen menang dengan mayoritas suara 68 kursi parlemen dibanding 55 kursi untuk partai oposisi pimpinan Sam Rainsy. Hanya saja oposisi menolak untuk menerima hasilnya dan telah memboikot parlemen sejak saat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika