REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pemerintahan interim Mesir memerintahkan agar aset semua petinggi Ikhwanul Muslimin (IM) dibekukan untuk disita oleh negara. Perintah itu menyusul pemberian label 'haram' terhadap faksi muslim terbesar di negeri Piramida itu.

Juru Bicara Departemen Kehakiman Mesir, Abdel Azzem el-Ashri mengatakan, setidaknya terdapat 572 nama petinggi IM yang harta bendanya jadi target penguasaan negara. ''Harta benda mereka itu terdiri dari aset tetap dan aset bergerak,'' katanya, Selasa (31/12) dan dilansir Aljazirah, Rabu (1/1).

Tidak ada informasi pasti mengenai nilai aset dari IM. Tapi el-Ashri mengatakan, negara berhak untuk menyita semua kekayaan milik kelompok ilegal di negeri itu.

Seperti diketahui, akhir pekan lalu, Perdana Menteri interim Mesir, Hezam Beblawi mengeluarkan label baru yang menyebutkan IM sebagai kelompok terorisme di Mesir. Tuduhan sepihak itu membuat riak politik di ibu kota Kairo semakin panas.

Mesir memang mengalami dinamika politik terpanas di kawasan Timur Tengah pascakudeta 3 Juli 2013. Kudeta itu dilakukan oleh Panglima Militer Jenderal Abdel Fattah el-Sisi terhadap Presiden Mesir Muhammad Mursi.

Mursi adalah Ketua Partai Kebebasan dan Keadilan Mesir (FJP) yang merupakan sayap politik IM. Rencana pengambilalihan aset itu belum mendapat komentar apa pun dari kelompok IM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika