REPUBLIKA.CO.ID, GAZA CITY -- Perdana Menteri Gaza Ismail Haniya menolak penyebutan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi "teroris" dengan menyatakan pihaknya tidak akan meninggalkan hubungan dengan Ikhwanul. "Tak seorangpun dapat mendorong Hamas menolak ideologinya atau sejarahnya," kata dia dalam jumpa pers sembari menegaskan menolak deskripsi Ikhwanul Muslimin sebagai teroris.

"Kami tak memperkirakan satu negara seperti Mesir, yang merupakan tempat aman bagi rakyat dan perlawanan Palestina, meninggalkan (prinsip-prinsipnya) dan memposisikan Hamas sebagai satu organisasi teroris," kata dia.

Hamas, yang memerintah Jalur Gaza, adalah afiliasi Ikhwanul Muslimin Palestina. Penuntut umum dan kepolisian Mesir menuduh Ikhwanul Muslimin memiliki hubungan dengan Hamas dan para militan Sinai. Penguasa militer Mesir menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris  sehari setelah pemboman kantor polisi di sebelah utara Kairo. Satu kelompok yang terinspirasi Al Qaidah dan tak diketahui memiliki hubungan dengan gerakan itu mengaku bertanggung jawab atas pemboman itu.

Langkah Mesir itu menjatuhkan Ikhwanul yang adalah kelompok oposisi terorganisasi sangat baik di negara itu selama puluhan tahun kediktatoran dan menang dalam rangkaian pemilihan umum setelah penggulingan Hosni Mubarak 2011.  Mohammad Moursi, salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin, terpilih sebagai presiden dalam pemungutan suara pertama secara demokratis pada 2012.

Militer memaksa Moursi mundur dari kekuasaan 3 Juli di tengah unjuk rasa masif yang menuntut pengunduran dirinya dan dia sekarang menghadapi tuduhan pemicu untuk membunuh para pengunjuk rasa dan bekerja sama dengan para militan melakukan serangan-serangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika