REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Menyikapi keputusan Pemerintah Iran yang menyepakati penghentian program nuklir pada akhir Januari, Pemerintah Uni Eropa, Inggris dan AS menunjukkan sikap, bahwa masih ada pekerjaan untuk bagaimana menerapkan kesepakatan yang telah dicapai pada November silam.
Juru bicara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton, Michael Mann mengatakan para ahli akan melaporkan dan terus menjalin kontak, terkait pemahaman umum tentang pelaksanaan perjanjian.
Ia menolak mengomentari pernyataan Iran, bahwa telah ada kesepakatan terkait pelaksaanaan perjanjian.
Sementara itu di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Marie Harf mengatakan, kemajuan telah dibuat dalam pembicaraan. Dan ia berharap dapat segera menyelesaikan rencana implementasi.
Di London, juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan kemajuan yang baik telah tercipta dalam pembicaraan terbaru di Jenewa. Namun menurutnya masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Sebab tujuan mereka adalah bagaimana perjanjian dapat diberlakukan sesegera mungkin.
Para diplomat Barat mengatakan di masa lalu, bahwa pelaksanaan perjanjian mungkin akan dilakukan pada 20 Januari. Sebab saat itu para menteri luar negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan berikutnya di Brussels dan bisa menyetujui pencabutan sanksi Uni Eropa.
Selama ini, negara Barat yang dipimpin AS khawatir program nuklir Iran memiliki tujuan militer. Mereka pun memberlakukan sanksi terhadap Iran untuk menghentikan program nuklirnya.Namun Iran membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan program nuklirnya bertujuan baik.
Menurut Iran mereka mengembangkan nuklir untuk pembangkit listrik dan penelitian medis.Berdasarkan perjanjian 24 November, Iran akan menghentikan upaya pengayaan uranium. Sebagai imbalannya, negara barat akan meringankan sanksi ekonomi pada Iran.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan, sebelumnya ia akan bertemu dengan Wakil Ashton, Helga Schmid. Pertemuan rencananya akan membahas lebih lanjut mengenai beberapa masalah pekan depan.
Pembicaraan teknis sebelumnya telah dimulai pada tanggal 9 Desember, namun Iran membatalkan pembicaraan setelah AS menambah daftar hitam 19 perusahaan Iran ke dalam sanksi. Para pejabat Iran mengatakan, langkah tersebut melanggar semangat kesepakatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika