REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Pemerintah Myanmar memberi angin segar untuk tokoh oposisi Aung San Suu Kyi agar menjadi presiden di negara tersebut selanjutnya. Presiden Myanmar, Hu Tein Sein, mengatakan, menjelang akhir kekuasaannya, pemerintah meminta parlemen agar mengubah konstitusi di negara itu.

Tein Sein, dalam pidato terakhirnya di ibu kota Naypyidaw, Kamis (2/1) mengatakan komunikasi politik petahana dan militer memberi peluang dan harapan baru di Myanmar, agar Suu Kyi dapat ikut dalam pemilihan umum presiden dan menjadi presiden 2015 nanti.

''Saya tidak ingin ada lagi pembatasan hak-hak semua warga negara (di Myanmar) untuk menjadi seorang presiden,'' kata Tein Sen, seperti dilansir Reuters, Jumat (3/1).

Ungkapan Tein Sein adalah dukungan pertama kali dari penguasa terhadap rencana kepemimpinan sipil di negeri itu. Myanmar tidak pernah lekang dari peta politik dan kepemimpinan junta militer. Siapa pun yang menjadi pemimpin dimestikan dari kelompok militer.

Transisi turun temurun itu sudah berlangsung selama kurang lebih 49 tahun. Peran oposisi sama sekali nihil.

Keberadaan Suu Kyi selama ini adalah baru. Sebelum Tein Sein menjabat, peraih nobel perdamaian 1994 itu merupakan seorang tahanan politik. Perlawanan politiknya bersama NLD, terhadap kekuasaan dan junta, menghantarkannya pada penjara seumur hidup.

Tein Sein membebaskannya pada 2010 lalu. Sekarang Suu Kyi adalah anggota parlemen dari partainya NLD dan tetap beroposan dengan kekuasaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika