REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Lebih dari tiga perempat dari warga Bangladesh menolak pemilihan umum (pemilu) pada akhir pekan ini, yang diboikot oposisi utama, kata jajak pendapat pada Jumat (3/1).
Jajak pendapat di surat kabar Dhaka Tribune itu menemukan 77 persen dari petanggap meyakini pemilihan umum pada Ahad tanpa kesertaan Partai Nasional Bangladesh (BNP) tidak dapat diterima dan hanya 41 persen akan memberikan suara.
Jajak pendapat sama, menurut laporan AFP, menemukan bahwa 37 persen responden akan memberikan suara mereka bagi BNP jika mereka memiliki peluang, unggul tipis dari Liga Awami yang berkuasa.
Dalam satu pidato yang disiarkan televisi Kamis, Perdana Menteri Syekh Hasina, mengesampingkan prospek pemilu ditangguhkan. Dia menuduh pemimpin BNP, Khaleda Zia, berusaha menyandera negara dengan melakukan serangkaian blokade yang bertujuan untuk merusak pemilu itu.
BNP dan sekitar 20 sekutunya menolak ikut serta setelah Hasina menolak menyetujui seruan mereka untuk mundur dan menyetujui satu pemerintah sementara menyelenggarakan pemilu itu.
Pertikaian itu menambah aksi kekerasan politik di satu negara yang dilanda aksi kekerasan paling berdarah selama 12 bulan sejak kemerdekaan. Lebih dari 140 orang tewas dalam aksi kekerasan berkaitan pemilu sejak akhir Oktober.