REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Sekjen Prakarsa Nasional Palestina, Mustafa Barghotsi, kembali menegaskan seruannya untuk tidak bergantung pada perundingan dan menolak ide yang diusulkan Menlu Amerika Serikat, John Kerry, seputar 'Perjanjian Kerangka'.

Dia menilai 'perjanjian kerangka' adalah kopian dari perjanjian Oslo yang bertujuan memperpanjang umur penjajah Zionis Israel.

Perjanjian tersebut juga mengubah negara Palestina dengan kedaulatan penuh menjadi terisolasi dan bantustan-bantustan (semacam sistem Apartheid di Afrika Selatan yang memisahkan negara yang berpenduduk kulit hitam dengan negara-negara yang berpenduduk kulit putih).

Dia mengingatkan bahayanya rencana ini bila dilaksanakan. Dia mengingatkan proyek ini berisi pengakuan keyahudian negara dan sikap penjajah Zionis berkaitan dengan keamanan, perbatasan, Al Quds dan pengungsi.

“Penjajah Zionis Israel berusaha menggagalkan semua upaya internasional dan melempar celaan kepada orang-orang Palestina,” kata Barghotsi seperti dikutip Pusat Informasi Palestina pada Rabu (8/1).

Dia menegaskan pentingnya dimulai strategi alternatif, mengungkap dan menelanjangi sistem pemisahan ras, pemerintahan radikal Zionis dan permukiman-permukiman Yahudi. 

Dia mengatakan pemerintah penjajah Zionis mengingkari sejarah dan geografi serta hak-hak mapan rakyat Palestina. Penjajah Zionis dan permukiman Yahudi keduanya ada di dalam tanah Palestina dan akan hilang cepat atau lambat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika