REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Gerakan perlawanan Hamas menganggap hasil lawatan Menlu Amerika Serikat, John Kerry, di kawasan hingga sampai pada kesepakatan damai Palestina-Israel akan menghilangkan hak-hak histroris bangsa Palestina.
Pemimpin Hamas, Nazih Abu Aun, dalam pernyataan persnya, Selasa (7/1), menegaskan keberhasilan lawatan Kerry tak bisa diterima bagi bangsa Palestina yang tidak pernah mewakilkan sesorang pun untuk melakukan penukaran hak-hak bangsa dengan musuh Israel.
Abu Aun menganggap kesepakatan yang dihasilkan Kerry dalam lawatanya tidak menumbuhkan obsesi bangsa Palestina.
''Sikap sepihak dan netralitas yang disebut-sebut 'pelaksana' perundingan telah menyebabkan hilangnya kesempatan untuk mengakhiri perpecahan internal dan untuk menyukseskan proyek nasional hakiki dalam rangka menghadapi kesombongan Zionis,'' kecam Abu Aun seperti dikutip dalam laporan Infopalestina.
Ia menyerukan Otoritas Palestina (OP) dan PLO untuk bangun dari mimpinya dan kembali ke legalitas serta moral bangsa. Mereka jangan melakukan langkah sepihak seolah-olah wakil bangsa Palestina.
Sebaliknya ia minta OP melakukan referendum di dalam dan di luar Palestina untuk membatasi kewenangan OP dan PLO terkait dengan perundingan bersama Zionis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
