REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK –-Para pengunjuk rasa anti pemerintah berencana untuk melumpuhkan ibukota Thailand, Bangkok pada Senin (13/1) besok. Aksi ini pun dinilai dapat memicu kudeta militer di negeri Gajah Putih itu.
Dilansir dari AP, para demonstran anti pemerintah berharap dapat memicu kerusuhan sehingga memaksa militer untuk mengambil alih menjaga ketertiban. Sementara itu, baru-baru ini Komandan Militer Jenderal Prayuth Chan-ocha menyatakan kudeta militer dapat dilakukan namun, tergantung pada situasi yang ada.
Ia pun berharap agar kekerasan dapat dihindari dalam aksi demonstrasi itu. “Saya berharap agar kedua belah pihak tidak saling bentrok satu sama lain. Kita semua warga Thailand dan dapat hidup bersama meskipun kita berbeda,” katanya.
Salah satu kudeta militer yang paling berdarah terjadi pada 2006 ketika Thaksin Shinawatra dilengserkan oleh militer. Militer di negara itu tercatat telah melakukan kudeta puluhan kali sejak sistem Thailand menjadi monarki pada 1932.
Selain kudeta militer, demo besar-besaran itu juga dapat memicu adanya kudeta peradilan. Beberapa kasus yang masih tertunda di pengadilan dan badan pengawasan independen negara itu dapat membuat partai Yingluck tersingkir dan anggotanya dilarang berpolitik. Menurut pengamat politik dari Universitas Rangsit, Thamrongsak Lertpetchanan, pengadilan menjadi benteng terakhir dalam kekuasaan yang otoriter.
Meskipun nantinya pemilu dini pada 2 Februari nanti tetap akan dilaksanakan, namun jika calon kandidat yang mendaftar ditahan untuk menjalankan tugasnya, maka kursi parlemen akan kosong.
Jika parlemen ditiadakan, maka pemerintahan sementara tetap masih akan berlangsung dan tidak dapat membuat undang-undang maupun kesepakatan, merancang anggaran, dan melaksanakan tugas pemerintahan.
Krisis tersebut dinilai dapat meningkatkan tekanan pemerintah sehingga harus diganti, baik dengan kekerasan maupun intervensi kerajaan.
Sementara itu, pemimpin demonstran yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Yingluck mengatakan akan menghentikan aksi unjuk rasa apabila terdapat tanda-tanda adanya perang saudara serta meningkatnya kekerasan. Namun, ia menegaskan menolak kesepakatan apapun dengan pemerintah menjelang aksi pelumpuhan ibukota.
“Jika terjadi perang saudara, saya akan menyerah. Nyawa orang lain lebih berharga bagi saya. Jika ada seseorang yang menghasut untuk melakukan perang saudara, saya akan meminta para demonstran untuk kembali pulang,” kata Suthep Thaugsuban, pemimpin demonstran, dilansir dari Reuters.
Pendukung Perdana Menteri Yingluck Shinawatra memberikan perlawanan dengan melakukan aksi unjuk rasa pada Minggu. Namun aksi yang dilakukan menjauh dari pusat Kota Bangkok.
Pihak oposisi menyalahkan Yingluck dan kakaknya, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatraatas tindakan korupsi. Untuk menghentikan aksi unjuk rasa, Yingluck menyerukan adanya pemilu dini pada Februari mendatang.
Namun pihak oposisi menolaknya dan menuntut Yingluck untuk segera mengundurkan diri. Partai oposisi menilai dalam pemilu dini itu partai Yingluck, Puea Thai, dapat kembali memenangkan pemilu dan kembali berkuasa. Meskipun begitu, anggota KPU, mengatakan pemungutan suara dapat dilakukan pada 4 Mei.
Menurutnya, pemungutan suara itu dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang karena para calon kandidat telah dicegah untuk melakukan pendaftaran di beberapa wilayah. Artinya, tidak akan ada kuorum untuk membuka parlemen setelah pemungutan suara pada Februari.
Selama beberapa minggu terakhir ini, ketegangan akibat kisruh politik Thailand menewaskan delapan orang, termasuk dua anggota kepolisian.
Sementara itu, puluhan orang terluka dalam kekerasan antara pengunjuk rasa anti pemerintah, kepolisian, serta pendukung pemerintah. Pihak kepolisian menyatakan tujuh orang terluka pada Sabtu pagi ketika seorang pria bersenjata dan menggunakan sepeda motor menembak pada pengunjuk rasa di Bangkok, dekat wilayah Khao San Road.
Pemerintah sendiri akan menerjunkan 10 ribu polisi untuk menjaga keamanan pada Senin besok, serta 8 ribu tentara untuk menjaga gedung pemerintahan. Aksi demonstrasi yang akan melumpuhkan ibukota Bangkok pada Senin besok diperkirakan diikuti oleh 10ribu massa.
Mereka akan memblokade tujuh jalan simpang empat utama di Bangkok yang dapat menyebabkan kemacetan. Mereka juga mengancam akan menutup jalan-jalan lainnya. Warga Thailand pun menilai kudeta militer dapat terjadi dalam krisis politik yang buntu ini.
Menyusul aksi unjuk rasa besar-besaran itu, Menteri Luar Negeri Surapong Tovichakchaikul, menyarankan warganya untuk mempersiapkan makanan dan air selama dua minggu.
Sedangkan beberapa warga telah menyetok makanan dan barang-barang penting lainnya. Pejabat daerah pun meminta 140 sekolah dan beberapa universitas untuk meliburkan diri pada Senin besok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika