REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY - Pemerintah Australia, Jumat (17/1) akhirnya mengakui bahwa negaranya sering melanggar kedaulatan Indonesia. Aksi itu dilakukan dalam operasi kontroversial untuk menghadang perahu para pencari suaka agar tidak memasuki perairan Australia.
Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison, mengaku diberi tahu soal pelanggaran wilayah tersebut beberapa hari yang lalu. Ia kemudian menyampaikan informasi ini kepada TNI Angkatan Laut.
"Kami amat menyesal atas tindakan tersebut dan kami pun telah menyampaikan permohonan maaf," kata Morrison, Jumat. "Namun, pemerintah Australia akan tetap melanjutkan kebijakan kami untuk kedatangan perahu-perahu tersebut."
"Operasi keamanan maritim perbatasan yang dilakukan Australia adalah untuk melindungi kedaulatan teritori Australia dari arus penyelundupan manusia kriminal dari luar Australia," kata Morrison.
Pengakuan ini terbilang mengejutkan karena sebelumnya Morrison berkali-kali menyangkal laporan yang menyebutkan Angkatan laut Australia "menghalau" perahu-perahu pengangkut pengungsi untuk kembali ke perairan Indonesia.
Letjen Agus Campbell sebagai petinggi militer yang bertanggung jawab dalam "Operasi Kedaulatan Perbatasan" mengaku bahwa pelanggaran wilayah itu terjadi selama beberapa hari. Namun, ia menolak menjelaskan lebih jauh.
Sebenarnya, jumlah kedatangan pengungsi ke Australia terhitung tidak sebanyak di negara-negara maju lainnya. Namun, isu ini menjadi komoditi politik dalam negeri Australia serta menyinggung pula hubungannya dengan Indonesia sebagai tetangga terdekat. Operasi antipengungsi ini kerap dikritik PBB dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan.
Badan PBB yang mengurusi pengungsi sempat menuntut keterangan dari pemerintah Australia tentang operasi penghalauan tersebut. Badan ini bahkan memperingatkan bahwa Australia dapat dikategorikan melanggar hukum internasional jika menghalau para pengungsi tanpa mempertimbangkan keselamatan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
