REPUBLIKA.CO.ID, Oposisi politik utama Suriah, Koalisi Nasional Suriah, mempertimbangkan kehadirannya dalam konferensi perdamaian yang akan digelar di Jenewa, Swiss, pekan depan. Pertimbangan kehadiran oposisi Suriah dalam perundingan damai itu sudah dibahas pada pertemuan di Istanbul, Turki.
Seperti yang dilansir dari BBC News, Jumat (17/1), pertimbangan kehadiran pihak oposisi itu sebab koalisi berada di bawah tekanan Amerika Serikat dan para sekutunya. Meski telah banyak negara anggota yang mengundurkan diri, namun oposisi didesak untuk turut berpartisipasi dalam Konferensi Jenewa II itu.
Selain banyak negara anggota yang mengundurkan diri, beberapa anggota lainnya pun enggan pergi ke konferensi damai itu. Kecuali Presiden Bashar al-Assad. Damaskus menyatakan, seharusnya tidak boleh ada kata pertimbangan untuk kehadiran dalam konferensi. Sebab, konflik berkepanjangan itu telah merenggut lebih dari 100 ribu jiwa.
Selain ratusan ribu jiwa yang melayang, dampak dari konflik selama tiga tahun itu pun sudah menyengsarakan rakyat banyak. Setidaknya, akibat perang saudara itu sebanyak dua juta orang telah melarikan diri dan 6,5 juta lainnya harus terlantar.
Koalisi Nasional Suriah pun harus terpecah. Dewan Nasional mengancam akan memboikot jalannya konferensi damai itu. Dari 120 anggota koalisi yang bergabung, sebanyak 44 orang telah mengundurkan kepersertaan mereka dalam perundingan yang dilangsungkan di Swiss itu.
Tetapi pendukung negara-negara yang wilayahnya berdekatan itu, seperti Qatar dan Arab Saudi, yang juga berada di bawah tekanan besar AS dan sekutu, berdasarkan laporan BBC, mengambil kesempatan tersebut demi tercapainya tujuan revolusi Suriah.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, tak ada ‘agenda yang tersembunyi’ dalam pertemuan tersebut. ‘’Ini bukan juga berarti kami memiliki rencana-rencana lainnya,’’ kata dia kepada wartawan.
Pada malam konferensi itu, Menlu AS John Kerry pun mendesak oposisi untuk bergabung dalam Konferensi Jenewa. Ia menekankan, tujuan dengan bergabungnya pihak oposisi itu ialah untuk memulai proses terbentuknya pemerintah transisi demi mengakhiri konflik di Suriah. ‘’Amerika Serikat intinya memberikan masukan yang positif,’’ kata Kerry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
