REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA –- Pemerintah Turki menguasai badan resmi pemerintahan seperti perbankan, perusahaan telekomunikasi, dan televisi pemerintahan. Salah satu dari puluhan pejabat yang diberhentikan dari jabatannya, yakni wakil kepala pengawas perbankan BDDK serta dua kepala departemen, Sabtu (18/1).
Menurut kantorberita Reuters, pemerintah juga mencopot puluhan jabatan. Pemecatan jugadilakukan terhadap lima kepala departemen di Direktorat Telekomunikasi (TIB), badan yang melakukan pengawasan elektronik serta sebagai regulator telekomunikasi.
Sementara, belasan orang dipecat dari sebuah kantor berita negara TRT, termasuk kepala departemen serta editor berita senior. Tindakan ini dilakukan setelah penyelidikan kasus korupsi yang berbuntut adanya penggantian kabinet dan pengunduran diri para menteri.
Pemerintah Turki dinilai telah melakukan aksi balasan terhadap penyelidikan korupsi itu. Pejabat pemerintah mengatakan pemecatan para pejabat dilakukan demi kepentingan publik dan kemungkinan masih dapat bertambah.
“Saat ini kami tengah fokus pada isu ini dan jika kami melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang bermasalah demi kepentingan publik, masih banyak jabatan yang dapat digantikan dan dicopot,” katanya.
Pihak berwenang pun sebelumnya juga telah memindahkan jabatan ribuan anggota kepolisian serta sekitar 20 jaksa.
Beberapa pejabat televisi pemerintah pun dipecat karena telah melakukan investigasi terhadap kasus korupsi yang tengah terjadi.
Para penyelidik meyakini, tuduhan korupsi dan kasus penyuapan tersebut melibatkan perdagangan emas dengan Iran serta beberapa proyek besar real estate.
Sementara itu,Perdana Menteri Turki mengatakan penyelidikan yang dilakukan sekitar sebulan yang lalu dengan melakukan penangkapan puluhan orang ini dinilai sebagai upaya “kudeta hukum”.
Sedangkan, para tokoh oposisi mengaku khawatir tindakan pemerintah yang menguasai badan-badan resmi pemerintahan akan mempengaruhi kebebasan peradilan, kepolisian, serta media.
Menurut Akin Unver, asisten Profesor Hubungan Internasional Universitas Kadir Has di Istanbul, pencopotan jabatan dan penggantian posisi para pejabat dilakukan untuk melindungi pemerintahan.
“Tindakan ini seperti memformat ulang sebuah komputer. Pemerintah mengubah seluruh sistem serta mengganti posisi para pejabat untuk melindungi pemerintahan,” katanya.
Unver mengatakan pencopotan para pejabat pengawas telekomunikasi dilakukan untuk mencegah video dan gambar kasus korupsi dipublikasikan di internet.
“Mereka mencari struktur monolitik melalui internet,” katanya.
Tindakan pemerintahitu memicu aksi rakyat Turki melakukan unjuk rasa di jalan. Ribuan orang turun ke jalan di Turki pada Sabtu lalu. Mereka berdemonstrasi menentang rancangan undang-undang peningkatan pengawasan internet.
RUU tersebut dinilai dapat memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk menghapus materi online yang melanggar hak-hak individu. Selain itu, para demonstran juga menuntut pemerintah untuk mengundurkan diri.
Di Istanbul Taksim Square, petugas kepolisian menembakkan gas air mata dan air untuk membubarkan massa. Mereka meneriakan “ada banyak pencuri di sekitar,” yang merujuk pada kasus dugaan korupsi.
Para pejabat yang dipecat dinilai berhubungan dengan gerakan Hizmet Ulama, yang memiliki jutaan pengikut dan menjalankan sekolah serta badan amal di Turki.
Erdogan, Perdana Menteri Turki, mengatakan penyelidikan kasus korupsi itu merupakan upaya pelemahan pemerintah oleh Fethullah Gullen.
Pengacara Gullen mengatakan penyelidikan kasus korupsi itu tidak ada hubungannya dengan Gullen. Sedangkan para pendukungnya mengatakan menjadi korban dari perburuan pemerintahan.
Sementara itu, pihak berwenang juga telah menyita aset Mustafa Sarigul, tokoh oposisi utama yang menjadi kandidat sebagai walikota di Istanbul. Menurut The State Savings Deposit Insurance Fund (TMSF), pihaknya menyita aset Sarigul setelah ia dan mitra bisnisnya gagal untuk membayar pinjaman pada 1998.
Menanggapi hal itu, Sarigul pun membantahnya dan menyebut tindakan itu sebagai provokasi. “Saya belum pernah menerima satu surat pun dari TMSF selama 16 tahun. Mereka yang kehilangan kepercayaan orang-orang dan melakukan serangan politik ini pada saya akan mendapatkan balasan pada pungutan suara 30 Maret nanti,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika