REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat pada Sabtu menyeru Mesir melaksanakan sepenuhnya hak rakyat, yang dijamin dalam konstitusi baru, yang disahkannya.
Pemilih Mesir menyetujui konstitusi baru oleh lebih dari 98 persen suara dalam hasil referendum, yang pemerintah puji sebagai persetujuan rakyat atas penggulingan militer terhadap Presiden Mohammed Moursi.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dalam satu pernyataan dengan hati-hati mengatakan "bukan satu keputusan yang menetapkan satu demokrasi."
Ia menambahkan "apa yang akan terjadi pada waktu mendatang akan ditentukan rencana politik, ekonomi dan sosial bagi generasi-generasi.
"Sementara proses peralihan Mesir, Amerika Serikat mendesak pemerintah sementara Mesir sepenuhnya melaksanakan hak-hak dan kebebasan yang dijamin dalam konstitusi baru demi kepentingan rakyat Mesir, dan melakukan langkah-langkah menuju rekonsiliasi," katanya tegas.
"Rakyat Mesir yang berani yang tetap berjaga-jaga di Taman Tahrir Kairo yang tidak menghiraukan nyawa mereka dalam satu revolusi untuk tercapainya satu transisi," kata Kerry, dengan menambahkan bahwa pemimpin Mesir harus "membuat kompromi-kompromi yang sulit dan mengusahakan satu konsensus luas berbagai masalah-masalah yang memecah belah".
Kerry mengatakan AS telah lama cemas menyangkut pelaksanaan hak politik di Mesir.
"Kami tetap menyatakan keprihatinan kami yang serius tentang pembatasan pada kebebasan berkumpul yang damai dan pernyataan pendapat di Mesir, termasuk menuju referendum itu, sebagaimana kami juga menyatakan kecemasan kami tentang jalan berbahaya bagi pemerintah terpilih Mesir yang dipilih tahun lalu yang menimbulkan keguncangan pada tahun 2013," katanya.
"Jadi, Amerika Serikat kembali mendesak semua pihak mengecam dan mencegah aksi kekerasan dan bergerak menuju proses politik yang didasarkan pada norma hukum dan menghormati kebebasan fundamentil seluruh rakyat Mesir," tambah Kerry.
Diplomat penting AS itu juga mengatakan bahwa mengizinkan para pemantau internasional bagi pemilu dapat membantu membangun kepercayaan rakyat.
Konstitusi baru itu menggantikan konstitusi lama yang diilhami kelompok Islam yang disetujui referendum Desember 2012 dibawah pemerintah Moursi dengan dua pertiga suara dan 33 persen memberikan suara.
Militer menggulingkan Moursi beberapa hari setelah jutaan pemrotes mulai aksi mereka menentang dia pada 30 Juni, yang menimbulkan kekerasan oleh pendukungnya yang mengecam apa yang mereka sebut satu "kudeta".
Panglima militer Abdel Fattah al-Sisi diperkirakan akan mengambil keputusan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dengan telah diumumkan hasil referendum itu. Para pendukungnya telah menyerukan satu rapat pada 25 Januari untuk menegaskan dukungan mereka.
Pemilihan presiden dan parlemen direncanakan diselenggarakan pada akhir tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika