REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Perundingan dengan Iran mengenai program nuklirnya akan dilanjutkan pada Februari.
Demikian dilaporkan media Jerman mengutip Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton, Senin (20/1).
"Ini merupakan langkah pertama yang penting, tetapi lebih banyak pekerjaan akan dibutuhkan untuk sepenuhnya mengatasi masalah masyarakat internasional mengenai sifat eksklusif dari program nuklir damai Iran," Ashton di Brussels.
"Selama enam bulan mendatang, implementasi yang tepat dari hal-hal yang telah disepakati, langkah-langkah akan menjadi penting," tambah Ashton, yang telah mewakili enam kekuatan dunia (Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, Inggris ditambah Jerman) dalam perundingan dengan Iran.
Presiden Iran Hassan Rouhani sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah-pemerintah Barat mengakui hak-hak bangsa Iran melalui kesepakatan nuklir yang menembus sistem sanksi-sanksi yang tidak adil.
Presiden Rouhani membuat pernyataan sementara berpidato di depan massa di ibu kota provinsi selatan Ahvaz di mana ia tiba lebih awal pada Selasa pagi, pekan lalu.
Pelaksanaan kesepakatan Jenewa akan dimulai dalam beberapa hari mendatang (20 Januari), Presiden mengatakan, "kesepakatan Jenewa bermakna bahwa masyarakat internasional telah mengakui hak Iran untuk memanfaatkan teknologi nuklir damai yang merupakan hasil dari keberanian dan usaha para ilmuwan muda Iran."
"Kesepakatan Jenewa berarti menembus dinding sanksi-sanksi yang tidak adil yang dikenakan pada rakyat Iran yang cinta damai."
Presiden Rouhani menekankan bahwa pemerintahnya berkomitmen untuk mengejar hak-hak dan kepentingan bangsa Iran. "Kami akan menentukan hubungan internasional kami dengan seluruh dunia berdasarkan kepentingan nasional," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
