REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina akan menempatkan sebuah kapal patroli sipil berbobot 5.000 ton di salah satu dari pulau-pulau utama dalam sengketa Laut Cina Selatan (LCS) guna memulai patroli rutin di wilayah tersebut, kata surat kabar nasional Cina pada Selasa.
Tindakan Cina tersebut kemungkinan besar akan membuat sengketa teritorial antar negara tetangga terkait Laut Cina Selatan menjadi "semakin panas".
Harian "Cina Ocean" yang diterbitkan oleh Badan Administrasi Kelautan Cina mengatakan kapal tersebut akan ditempatkan di Pulau Woody, atau yang disebut pihak Cina sebagai kota Sansha, yang terletak di Kepulauan Paracel.
Berdasarkan laporan harian itu, Cina akan secara bertahap membangun sistem patroli reguler di kota Sansha untuk bersama-sama melindungi kepentingan maritim negara itu.
"Pemerintah Cina akan terus membangun infrastruktur di pulau Woody serta 'sebuah platform bersama untuk berbagi data keamanan maritim'," demikian dilaporkan Harian "Cina Ocean".
Pihak Cina tampaknya semakin marah dengan tetangga-tetangganya dalam sengketa Laut Cina Selatan tersebut karena adanya klaim terhadap pulau-pulau yang diperebutkan, khususnya yang memiliki potensi minyak mentah dan kaya gas alam.
Cina sendiri mengklaim hampir seluruh bagian dari Laut Cina Selatan, yang wilayahnya dilalui oleh jalur pelayaran penting.
Cina membuat kesal pihak Filipina dan Amerika Serikat ketika negara itu memberlakukan peraturan yang mewajibkan perahu nelayan meminta izin untuk memasuki wilayah perairan di bawah yurisdiksi Provinsi Hainan di Cina selatan, dimana area tersebut meliputi sebagian besar Laut Cina Selatan.
Patroli oleh pihak Cina di Laut Cina Selatan umumnya dilakukan oleh kapal-kapal patroli sipil, meskipun angkatan laut Cina secara rutin melakukan latihan militer di sana.
Surat kabar Cina itu tidak mengatakan kapan pastinya patroli rutin di Laut Cina Selatan itu akan dimulai, namun menyatakan bahwa salah satu fokus dari patroli tersebut adalah operasi pencarian dan penyelamatan serta "respon cepat, tertib dan efektif untuk keadaan darurat di laut".
Cina secara resmi telah menyetujui pembentukan sebuah garnisun militer di Kota Sansha dua tahun lalu. Pemda Sansha mengelola pulau- pulau tak berpenghuni di Laut Cina Selatan yang diklaim Cina.
Cina mengontrol penuh Kepulauan Paracel, yang terdiri dari 40 pulau, singkapan, dan perairan berterumbu, di mana pada 1974 terjadi pertikaian antara angkatan laut Cina dengan Vietnam Selatan di wilayah itu.
Sejak saat itu sering terjadi insiden di wilayah Kepulauan Paracel, yang juga diklaim oleh Taiwan.
Pihak Vietnam menuduh Cina telah mengganggu dan bahkan menembaki kapal nelayan di dekat Kepulauan Paracel.
Selain Cina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina juga mengklaim bagian-bagian lain dari Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Spratly.
Disamping itu, Cina sendiri masih memiliki sengketa lainnya dengan Jepang, yakni sengketa di Laut Cina Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
