REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Sejumlah petani padi Thailand yang memberikan suara untuk partai Yingluck, mengancam akan bergabung bersama oposisi melakukan aksi unjuk rasa menggulingkan pemerintahan. Langkah ini dilakukan jika pemerintah tidak membayar hasil panen mereka.
Pemimpin Kelompok Tani di Provinsi Suphan Buri, Prom Boonmachoey mengatakan, akan meminta bantuan pengacara pada Selasa. Jika pemerintah tidak memberikan kompensasi, maka ribuan petani akan bergabung dengan demonstran antipemerintah.
"Dewan pengacara Thailand merupakan konsultan kami dan akan membantu kami mengajukan gugatan terhadap pemerintah. Jika pemerintah tidak mampu memberikan pembayaran, petani menginginkan berasnya kembali sehingga mereka dapat menjualnya. Tak masalah berapa pun harganya," katanya seperti dilansir Reuters.
Pemerintah Thailand sebelumnya menjamin harga beras petani lebih tinggi dari pasaran. Namun karena meningkatnya pembiayaan, beberapa petani mengeluh harus menunggu pembayaran selama tiga hingga empat bulan.
Thailand merupakan eksportir beras terbesar di dunia. Partai Yingluck membentuk program ini untuk memenuhi janji kampanyenya pada 2011.
Bangkok Post menjelaskan, skema program yakni membeli padi para petani dengan harga sekitar 15 ribu hingga 20 ribu bath per ton. Harga ini lebih tinggi 40-50 persen dari pasar. Program ini juga dikritik oleh para akademisi dan partai oposisi karena memberikan celah korupsi di pemerintahan.
Para petani dan penduduk pedesaan menyumbang suara terbanyak bagi partai Yingluck, Puea Thai yang berkuasa pada 2011. Sehingga program ini dinilai penting bagi partainya.
Tercatat, pada 2013, 14 kali hasil panen padi dari 1 Oktober hingga 28 februari dengan total panen 10 jutaton atau setara dengan 100 miliar bath telah dijanjikan akan dibayar.
Namun, pemerintah baru membayarkan setengahnya. Protes pun mulai bermunculan di sekitar daerah pertanian di wilayah utara dan timur laut. Terakhir, protes dilakukan pendukung Partai Puea Thai sehingga Yingluck khawatir akan kehilangan suaranya pada pemilu dini 2 Februari mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika