REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Pembicaraan antara kelompok oposisi dengan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, pada Kamis (23/1) gagal untuk mengakhiri krisis di Ukraina. Namun, ada gencatan senjata setelah terjadinya bentrokan yang mematikan antara demonstran dan pasukan keamanan selama lima hari.
Tiga pemimpin kelompok oposisi utama Ukraina mengadakan pembicaraan selama beberapa jam dengan Yanukovych, tetapi konsesi yang ditawarkan oleh Presiden Ukraina itu disambut dengan cemoohan oleh puluhan ribu demonstran yang memenuhi Independence Square di Kiev.
Dalam perkembangannya, perlawanan terhadap Yanukovych di Ukraina cenderung semakin parah. Para pengunjuk rasa yang marah dari enam wilayah di bagian barat Ukraina berhasil menguasai gedung-gedung administrasi lokal.
Beberapa bentrokan pekan ini, yang terjadi setelah adanya aksi protes selama dua bulan atas kegagalan Yanukovych untuk menandatangani kesepakatan integrasi dengan Uni Eropa di bawah tekanan Rusia, telah mengubah sebagian wilayah di Kiev menjadi zona pertempuran hingga menewaskan lima aktivis.
Setelah empat jam pembicaraan dengan Presiden Yanukovych, pemimpin oposisi Partai Fatherland Arseniy Yatsenyuk mengatakan bahwa ada kesempatan besar untuk menemukan solusi guna mengakhiri pertumpahan darah di Ukraina. Namun, pemimpin Partai Udar Vitali Klitschko kemudian mengatakan, presiden tampaknya menutup telinga terhadap tuntutan utama kelompok oposisi, yaitu pengunduran diri pemerintah.
"Saya merasakan betapa tegang suasana dalam perundingan itu. Saya juga merasakan betapa besar harapan mereka. Namun, hasil pembicaraan ini akan mengecewakan anda," kata Klitschko, seperti dilansir dari AFP, Jumat (24/1).
Sementara itu, pemimpin partai nasionalis, Partai Svoboda, Oleg Tyagnybok, menyampaikan bahwa pemerintah telah berjanji untuk melepaskan para aktivis yang ditangkap selama terjadinya aksi protes. Dia juga mengatakan, ada usulan untuk membuat zona pemisah antara demonstran dan pasukan keamanan sehingga kamp protes utama di Independence Square tidak akan tersentuh oleh polisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika