Sabtu 25 Jan 2014 08:02 WIB

Aksi Protes Antipemerintah Meluas di Ukraina

Aksi demonstrasi di Ukraina, para pengunjuk rasa berhadapan dengan barikade polisi setempat.
Foto: Reuters
Aksi demonstrasi di Ukraina, para pengunjuk rasa berhadapan dengan barikade polisi setempat.

REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Puluhan ribu demonstran antipemerintah berunjuk rasa di beberapa daerah di Ukraina pada Kamis (23/1) malam dan Jumat untuk menuntut pengunduran diri pemerintah setempat.

Di wilayah Volyn barat, para pengunjuk rasa mengepung gedung pemerintah negara provinsi, memaksa gubernur daerah untuk mundur. Di lima wilayah barat lainnya, seperti Lvov, Ternopol, Ivano-Frankovsk, Rovno, dan Khmelnitsky, para demonstran berusaha untuk menempati gedung pemerintah, melampiaskan kemarahan mereka atas undang-undang baru yang membatasi pertemuan publik dan menuntut penggulingan pemimpin regional.

Demonstran juga melakukan protes di daerah Sumy dan Zhitomir di utara, Chernovtsy di barat dan Cherkasy di tengah. Sementara itu, ibu kota Kiev, yang telah menjadi pusat dari dua bulan protes, relatif tenang. Para demonstran dan polisi antihuru-hara mengadakan gencatan senjata saat Presiden Viktor Yanukovych dan pemimpin oposisi meluncurkan putaran perundingan untuk meredakan ketegangan.

Seperti dilansir dari Xinhua, Sabtu (25/1), Yanukovych juga telah menyerukan sidang luar biasa parlemen pekan depan untuk membahas cara-cara keluar dari krisis politik yang sedang berlangsung.

Seruan untuk pertemuan darurat terjadi di tengah bentrokan mematikan antara polisi anti-huru hara dan demonstran, yang turun ke jalan untuk memprotes kontroversial undang-undang anti-protes, karena gelombang baru protes anti-pemerintah meletus akhir pekan lalu di Kiev.

Setidaknya tiga orang dilaporkan tewas dan ratusan orang lain, termasuk petugas polisi, terluka dalam bentrokan. Protes dimulai pada 21 November dengan demonstrasi damai menuntut integrasi Eropa negara itu, tetapi kemudian berubah menjadi kekerasan dengan para pengunjuk rasa menuntut pemakzulan presiden, pengunduran diri pemerintah dan pembubaran parlemen.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement