REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Hong Kong pada Rabu mengumumkan pihaknya menjatuhkan sanksi terhadap Filipina karena kegagalan "yang tak bisa diterima" dalam meminta maaf soal krisis penyanderaan mematikan yang terjadi lebih dari tiga tahun lalu.
Aturan bebas visa yang berlaku saat ini bagi para diplomat dan pejabat Filipina yang berkunjung ke Hong Kong akan dihentikan terhitung mulai tanggal 5 Februari, kata Pemimpin Eksekutif Hong Kong Leung Chun-yin dalam jumpa pers.
Saat ini diplomat dan pejabat Filipina diperbolehkan tinggal di Hong Kong tanpa visa selama 14 hari. Leung menggambarkan langkah tersebut sebagai "sanksi tingkat pertama" dan mengatakan pemerintah bisa mengambil tindakan-tindakan lainnya jika Hong Kong menanggapnya "efektif" dalam upaya mendapatkan pernyataan permintaan maaf menyangkut penyaderaan tahun 2010.
Hong Kong selama ini menuntut Filipina meminta maaf atas terjadinya penyanderaan yang menewaskan delapan warga Hong Kong dan melukai tujuh lainnya.
Para warga Hong Kong yang naas itu ditembak setelah runtuhnya perundingan antara pihak-pihak berwenang Filipina dan seorang bekas anggota kepolisian Filipina, yang membajak sebuah bus wisata sebagai protes atas pemecatan yang dijatuhkan kepadanya.
"Pihak Filipina masih tidak memenuhi tuntutan para korban dan keluarga agar menyampaikan permintaan maaf secara resmi kendati selama ini telah dilakukan serangkaian pembicaraan," kata Leung. "Tanggapan seperti itu tidak bisa diterima."
Pengacara Hong Hong, James To, yang juga mewakili keluarga para korban, mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya kota tersebut menjatuhkan sanksi terhadap negara asing.
"(Langkah) ini merupakan pesan yang jelas bahwa pemerintah memiliki tekad kuat untuk berjuang mencapai keadilan bagi rakyat Hong Kong," kata To kepada para wartawan. Presiden Filipina Benigno Aquino telah menolak menyampaikan permintaan maaf mewakili negaranya.
Ia bersikeras bahwa tewasnya para korban sebagian besar disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh pihak penyandera. Ketidakmampuan kepolisian Filipina dalam menangani krisis penyanderaan telah membuat marah para warga Hong Kong, kota dengan tingkat kejahatan yang rendah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
