REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM-- Israel telah menyetujui pembangunan 558 apartemen bagi pemukiman baru Yahudi di timur Yerusalem. Padahal wilayah tersebut awalnya akan dijadikan ibukota oleh Palestina, dimasa mendatang.
Para pejabat Palestina mengatakan, keputusan tersebut merusak perundingan yang memang telah rapuh antara Palestina dan Israel. Dalam perundingan yang ditengahi Amerika Serikat, rencananya mengatur negara Palestina yang akan berdampingan dengan Israel.
Pada Rabu (5/2), komite perencanaan Israel telah menyetujui izin pembangunan pemukiman baru di lingkungan Har Homa, Neve Yaakov dan Pisgat Zeev. Pemukiman baru tersebut dibangun di atas tanah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967. Sebagian besar masyarakat internasional menganggap, pemukiman di wilayah itu ilegal.
Juru bicara kota Brachie Sprung mengatakan, proyek pembangunan telah mendapat persetujuan awal beberapa tahun lalu. Dan pelaksanaan pembangunan di daerah itu juga telah disetujui.
Di saat yang sama, pemerintah kota melaksanakan perintah pengadilan untuk menghancurkan tiga rumah milik warga Palestina yang dibangun tanpa izin di wilayah itu. Hal tersebut langsung memicu protes.
Menurut juru bicara polisi Micky Rosenfeld, pemrotes melemparkan batu ke pasukan polisi yang berjaga di sana.Kepala Negosiator Palestina Saeb Erekat mengatakan, ulah Israel tersebut merusak upaya Menteri Luar Negeri AS John Kerry yang selama ini menjembatani perundingan.
"Masyarakat internasional harus meminta Israel bertanggung jawab atas kebijakan itu," katanya.Senada dengan Erekat, Lior Amihai dari kelompok pengawasan pemukiman Israel Peace Now mengatakan, persetujuan akan pembangunan pemukiman baru sangat memalukan.
Terlebih izin tersebut diberikan ditengah negosiasi antara Palestina dan Israel, berada dalam tahap yang sensitif.Juru bicara Pemerintah Israel mark Regev tak bersedia memberikan komentar terkait masalah ini.
Hingga saat ini lebih dari 550 ribu pemukim Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
