REPUBLIKA.CO.ID,  DHAKA – Pemilik-pemilik pabrik garmen di Bangladesh menggunakan pemukulan, ancaman pembunuhan, dan intimidasi seksual untuk menghentikan para pekerjanya yang membentuk serikat buruh. Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Bangladesh menyatakan hal itu pada Kamis (6/2).

Bangladesh telah mengubah kebijakan dan hukum perburuhan mereka pada bulan Juli untuk meningkatkan hak-hak para pekerja. Pengubahan itu, termasuk di dalamnya kebebasan pekerja untuk membentuk serikat buruh. Kebijakan tersebut pun diubah setelah kompleks pabrik di sana, pada April lalu, runtuh. Akibat peristiwa itu pun, lebih dari 1.100 pekerja garmen tewas. Hal itu sangat memicu perdebatan tentang keamanan dan hak-hak atas pekerja buruh.

Namun Kelompok HAM yang berbasis di New York menemukan fakta lainnya. Pemerhati HAM ini menjelaskan, setelah mewawancarai 47 pekerja yang bekerja di 21 pabrik yang terletak di Ibu Kota Dhaka dan sekitarnya, diperoleh keterangan bahwa terdapat praktik-praktik kerja yang menyimpang. Penghimpunan keterangan puluhan pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik Bangladesh itu, dilakukan sejak Oktober lalu.

‘’Para pekerja mengklaim, bahwa beberapa manajer mereka mengintimidasi dan menganiaya siapa saja karyawan yang terlibat dalam pembentukan serikat pekerja. Intimidasi yang dilakukan, termasuk salah satunya ancaman untuk membunuh pekerja,’’ ujar perwakilan kelompok HAM tersebut, dalam pernyataan mereka, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (6/2).

‘’Beberapa pengurus serikat mengatakan, mereka dipukuli. Sebagian lainnya mengaku, mereka telah kehilangan pekerjaan mereka atau mereka dipaksa untuk mengundurkan diri. Mereka (pekerja) mengungkapkan, bahkan pemilik pabrik kadang-kadang membayar gangster lokal untuk mengancam atau menyerang pekerja ketika berada di luar tempat kerja, termasuk saat sedang di rumah,’’ jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika