REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- Sebuah operasi internasional yang direncanakan untuk menghancurkan persenjataan kimia Suriah di laut tidak akan menimbulkan ancaman bagi ekosistem Mediterania. Demikian diungkapkan Menteri Luar Negeri Yunani Evangelos Venizelos dalam sebuah konferensi di Athena, Kamis (6/2) waktu setempat.
"Upaya diplomatik kami bersama ... telah memberikan banyak kelembagaan dan jaminan ilmiah yang ada, dan benar-benar tidak ada ancaman bagi lingkungan laut," kata Evangelos Venizelos pada konferensi dalam rangka memuluskan strategi bersama untuk wilayah Adriatik dan Ionian.
"Lembaga-lembaga Swadaya Masyatakat, dengan siapa saya berhubungan, dalam kerja sama yang erat dengan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) sehingga kita bisa tentukan tidak akan ada kerusakan lingkungan di Mediterania," tambah Venizelos.
Yunani saat ini memegang rotasi enam bulan presiden Uni Eropa. Dewan Keamanan PBB tahun lalu didukung kesepakatan AS-Rusia untuk menghancurkan gudang kimia Suriah, namun Italia dan Malta telah menyatakan keprihatinan atas dampak lingkungan operasi itu.
Berdasarkan perjanjian tersebut, seluruh persenjataan kimia Suriah harus dihilangkan dengan tenggat 30 Juni 2014 mendatang untuk menjawab konflik yang sedang berlangsung. Sistem hidrolisis di satu kapal kargo AS di perairan internasional bertugas untuk mencampur air panas dan bahan kimia lainnya guna memecah agen mematikan itu, dan mengakibatkan lumpur setara dengan limbah beracun industri.
"Kami telah menerima setiap jaminan bahwa senjata kimia tidak akan dibuang di laut," ujar Venizelos seraya menambahkan bahwa tahap akhir operasi kemungkinan akan dilakukan di daratan di wilayah Jerman.
Suriah telah menyatakan sekitar 700 ton bahan kimia yang paling berbahaya, 500 ton bahan kimia prekursor yang kurang berbahaya dan sekitar 122 ton isopropanol, yang dapat digunakan untuk membuat sarin.
Venizelos menambahkan bahwa akan lebih baik jika operasi akan dilakukan di Atlantik, dan menunjuk tawaran Portugis untuk menjadi tuan rumah operasi di lepas pantai Azores, namun dia mencatat ini berada di luar kekuasaan Uni Eropa untuk menentukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika