REPUBLIKA.CO.ID, COTBATO -- Pemerintahan Presiden Filipina Benigno Aquino berjanji meloloskan Hukum Dasar Bangsa Moro untuk membentuk negara bagian Muslim di Filipina selatan.

Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Filipinah Mar Roxas menyampaikan hal tersebut saat peresmian kantor Komite Peralihan Bangsa Moro (BTC), Sabtu (8/2). BTC bertugas untuk menyusun Hukum Dasar atau Undang-Undang Dasar Bangsa Moro.

Aquino bersama dengan koalisi politiknya bertekad untuk mengakhiri sedasawarsa konflik di bagian selatan negara itu. "Kepemimpinan Presiden Aquino memastikan dan memantau berbagai peristiwa, khususnya mengenai isu dari bagian Hukum Bangsa Moro. Jika perlu, kami akan menjalani debat selama 24 jam, karena kita tidak akan menunda itu sebagai taktik legislatif untuk mengatakan tidak," kata Roxas menekankan.

"Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Kami akan mencari cara," tambahnya. Panel perdamaian pemerintah dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) menyelesaikan persetujuan kerangka kerja mereka mengenai Bangsa Moro dengan menandatangani lampiran yang terakhir bulan lalu di Malaysia.

BTC mengharapkan untuk menyerahkan rancangan Hukum Dasar kepada Presiden Aquino, sebagai piagam bagi negara bagian Bangsa Moro di masa depan, pada Mei. Kemudian Aquino akan mendukung dokumen itu ke Kongres untuk disahkan sebagai bagian penting dari undang-undang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika