REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand dengan suara bulat memutuskan untuk mengusulkan pemerintah mengeluarkan dekrit kerajaan bagi pemilu baru di 28 daerah pemilihan di delapan provinsi selatan.
Anggota KPU Somchai Srisuthiyakorn mengatakan setelah pertemuan enam jam yang tegang Sabtu (8/2) bahwa KPU cukup yakin bahwa pihaknya bisa menggelar pemilihan baru di lima Provinsi Rayong, Yala, Pattani, Narathiwat dan Petchburi. "Kami tidak cukup yakin jika pemilu baru bisa berhasil diselenggarakan di Prachuap Khiri Khan dan Satun yang masing-masing memiliki 222 dan 300 tempat pemungutan suara (TPS)," katanya.
Dia mengatakan, kekerasan bisa mengganggu pemungutan suara tetapi KPU akan menilai kembali situasinya lagi pada Selasa (11/2), setelah para pemimpin KPU di tujuh provinsi yang tertunda akan diundang untuk membahas persiapan pemilu.
Di 28 daerah pemilihan di delapan provinsi selatan di mana tidak ada calon tunggal telah terdaftar untuk melaksanakan jajak pendapat, Somchai mengatakan pemerintah harus mengeluarkan dekrit kerajaan untuk pemilu baru itu, karena KPU tidak memiliki wewenang untuk melakukannya.
"KPU akan mengirimkan surat kepada pemerintah mengenai dekrit kerajaan sehingga pemerintah memberi kita jawaban secara tertulis," katanya.
Dia mengatakan ada komentar individual bahwa pemerintah telah mengeluarkan dekrit kerajaan untuk pemilihan umum 2 Februari dan pihaknya tidak akan mengeluarkan dekrit lagi untuk pemilu baru. "Itu sebabnya kita membutuhkan jawaban resmi dari pemerintah, bukan respon lisan individu," katanya.
Dia mengatakan surat suara yang baru harus dicetak dan surat suara akan memiliki warna baru. Dia tidak akan mengungkapkan percetakan.
Sekjen KPU Puchong Nutrawong mengatakan KPU telah menetapkan 30 Maret untuk pemilihan Senat, dan 23 Maret untuk pemilihan awal. "Pendaftaran pencalonan dijadwalkan 4-8 Maret," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
