REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Iran dan badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, IAEA, pada hari Minggu menyepakati langkah-langkah baru yang "praktis" untuk meningkatkan keterbukaan soal kegiatan nuklir Teheran yang kontroversial.
Kesepakatan itu dicapai kendati pembatasan akses menuju lokasi militer yang dicurigai masih diberlakukan. Para pejabat Iran mengatakan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tidak diberi akses ke lokasi militer Parchin.
Parchin dicurigai menjadi tempat bagi Iran untuk melakukan percobaan pembuatan senjata nuklir.
Perundingan antara Iran dan IAEA pada hari Sabtu dan Minggu juga tidak membahas dugaan-dugaan bahwa menjelang tahun 2003, dan kemungkinan sejak itu, kegiatan nuklir Iran telah bermuatan "kemungkinan dimensi-dimensi militer", kata media pemerintah.
Pertemuan tersebut mengarah pada dicapainya kesepakatan menyangkut "tujuh langkah praktis yang lebih banyak tentang kerjasama dengan badan tersebut," kata utusan Iran untuk IAEA --yang berpusat di Wina, Reza Najafi.
Ia mengatakan langkah-langkah, termasuk kunjungan ke ladang uranium serta fasilitas pencampuran uranium, harus sudah diterapkan pada 15 Mei.
Direktur jenderal IAEA Yukiya Amano diperkirakan akan memberikan pemaparan kepada para gubernur badan PBB tersebut menyangkut rincian kesepakatan.
Kantor berita ISNA yang mengutip seorang anggota pada tim perunding Iran, mengatakan
kesepakatan yang dicapai itu termasuk "kunjungan ke ladang (uranium) di Saghand dan fasilitas pencampuran uranium di Ardakan.
Pembangkit di Ardakan, yang secara resmi diungkapkan ke publik pada April 2013, mencapatkan bahan-bahan mentah dari ladang Saghand, yang berada 120 kilometer dari Ardakan.
Pembangkit itu dilaporkan bisa menghasilkan hingga 60 ton campuran uranium setiap tahunnya.
Laporan ISNA itu tidak menyebut tanggap kunjungan ke lokasi-lokasi tersebut.
Namun, ISNA menambahkan bahwa beberapa bagian lainnya dari kesepakatan itu memerlukan "informasi yang terbuka serta penjelasan tentang beberapa masalah yang masih dihadapi."
Najafi mengatakan "pertemuan teknis yang konstruktif" telah memberikan penilaian terhadap "kemajuan penerapan langkah-langkah praktis" yang diwajibkan terhadap Iran --di bawah kerangka kesepakatan yang dicapai pada bulan November lalu.
Kesepakatan itu mengharuskan Iran mengambil enam langkah praktis, yang termasuk kunjungan ke lokasi pembangkit yang masih belum jadi di Arak.
Arak telah menimbulkan kekhawatiran bagi dunia internasional karena pembangkit tersebut secara teoritis memungkinkan Iran memiliki jalan kedua untuk membuat bom nuklir.
Iran mengatakan pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan akses kepada IAEA untuk mengunjungi lokasi itu.
Teheran bersikeras bahwa keberadaan Parchin sebagai daerah militer mengharuskan Iran membatasi kunjungan pemeriksaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika