REPUBLIKA.CO.ID, ADDIS ABABA -- Perundingan perdamaian mengatasi krisis di Sudan Selatan mulai digelar di Addis Ababa. Pertemuan ini dilakukan dua minggu setelah perjanjian gencatan senjata ditandatangani.

Seperti dikutip dari BBC, para pemberontak akhirnya setuju untuk melanjutkan pembicaraan perdamaian meskipun pemerintah menolak membebaskan empat tahanan yang diminta.

Sementara itu, mediator regional mengatakan perundingan perdamaian difokuskan pada dialog politik dan rekonsiliasi nasional di negara yang baru saja meraih kemerdekaannya pada Juli 2011 itu.

Pengamat Sudan Selatan James Copnall mengatakan untuk mencapai kesepakatan politik antara dua kelompok yang berselisih tidaklah mudah. Bahkan menurutnya kesepakatan politik juga tidak cukup untuk mengatasi masalah negara tersebut. Copnall menambahkan, butuh proses yang lama untuk menyelesaikan masalah itu serta harus melibatkan masyarakat.

Kedua belah pihak juga saling menyalahkan satu sama lain atas kekerasan yang terjadi saat gencatan senjata. Kisruh politik di negara termuda di dunia itu membuat ribuan orang tewas dan lebih dari 868 ribu penduduknya meninggalkan rumah sejak perselisihan yang terjadi pada 15 Desember lalu.

Menurut data PBB, sekitar 723 ribu warganya telah mengungsi dan 145 ribu lainnya menyelamatkan diri ke negara tetangganya. Kekerasan di Sudan Selatan disebabkan oleh kisruh politik antara Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya Riek Machar.

Kiir menuduh Machar melakukan kudeta, namun tuduhan itu dibantah Machar. Kekerasan tersebut meningkat dan menyebar dalam skala yang besar serta melibatkan konflik antar suku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika