Kamis 13 Feb 2014 16:15 WIB

Draf Pemerintahan Transisi Oposisi Suriah Tak Bahas Assad

Rep: Gita Amanda / Red: Djibril Muhammad
Bashar Al Assad
Foto: REUTERS
Bashar Al Assad

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Pihak oposisi Suriah menyerukan badan transisi mengawasi gencatan senjata PBB di seluruh Suriah.

Dalam draf yang tak melibatkan Presiden Bashar al-Assad itu, mereka juga mengupayakan pengusiran pasukan asing dari Suriah.

Draf yang sifatnya rahasia itu diperoleh Reuters. Draf tersebut menjabarkan visi pascakonflik Suriah, dengan semua kelompok etnis, sehingga dapat berpartisipasi dalam proses transisi yang bertujuan memulihkan perdamaian dan stabilitas.

Oposisi dan sumber-sumber diplomatik mengaku sengaja tidak menyebut Assad dalam draf, karena sejalan dengan kesepakatan yang telah disepakati negara-negara dunia pada Juni 2012.

Kesepakatan Jenewa I, menyerukan badan transisi dengan kekuasaan eksekutif penuh. Termasuk kekuasaan lebih dari aparat keamanan dan tentara, tetapi tak menyertakan pemimpin sekarang.

"Saya berpikir bahwa oposisi telah sampai pada kesimpulan yang jelas bahwa cara terbaik untuk berurusan dengan Assad adalah untuk menghindari melibatkan dia," ujar seorang diplomat Timur Tengah, Rabu (13/2).

Memorandum tersebut telah disampaikan kepada mediator Lakhdar Brahimi dan delegasi pemerintah Suriah pada sesi bersama di pembicaraan Jenewa II. Badan transisi nantinya akan menjadi satu-satunya badan sah yang mewakili kedaulatan dan kemerdekaan negara Suriah.

"Dan merupakan satu-satunya yang mewakili negara Suriah secara internasional," ungkap memorandum tersebut.

Saat ditanya kenapa draf badan transisi tak membahas nasib Assad, kepala negosiator oposisi, Hadi al-Bahra, mengatakan kepada Reuters, mereka tidak bisa lagi berbicara tentang satu orang sebagai satu-satunya perwujudan dari Suriah.

"Kami sengaja menghadirkan draf legal, sehingga siapapun yang membacanya akan menyadari bahwa transisi politik akan menjadi dasar untuk masa depan yang demokratis (di Suriah)," katanya.

Sementara itu, delegasi pemerintah Suriah mengatakan, perundingan harus fokus dulu dalam memerangi terorisme.

Mereka juga menolak pembicaraan paralel untuk membahas prioritas oposisi dalam pembentukan pemerintahan transisi. Mereka menyebutnya sebagai ide yang 'sia-sia.'

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement