REPUBLIKA.CO.ID, SRINAGAR-- Kementerian Keuangan Kashmir (Auqaf) berencana membuat Dewan Madrasah. Dewan ini kelak bertanggungjawab mendudukkan pendidikan Islam dalam status tertinggi di wilayah pecahan India itu.
"Pembentukan Dewan Madrasah di setiap wilayah merupakan kebijakan nasional," kata Menteri Haji, Auqaf, dan Perkebunan, Peerzada Mohammad Sayeed, Kamis (13/2), seperti dikutip Onislam.
Tak seperti madrasah negara tetanga Pakistan, sekolah Islam di Kashmir tidak akan terlalu ketat diawasi pemerintah. Menteri Auqaf mengatakan panitia pembentukan Dewan Madrasah sudah ada.
Panitia akan melakukan studi banding ke negara bagian Uttar Pradesh (UP) dan Bihar untuk merumuskan Dewan Madrasah apa yang akan mereka dirikan. Institusi pendidikan, termasuk madrasah, juga diatur Dewan Wakaf yang menjadi penanggungjawab pendanaan.
Negara tetangga Kashmir, Pakistan, memiliki sekitar 22 ribu madrasah yang masih tetap mengajarkan cara mendidik konvensional. Ada sekitar 2,2 juta siswa yang mendaftar menjadi siswa madrasah sebab pendidikan Islam diutamakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
