REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Departemen Pertahanan Australia merencanakan untuk menghabiskan dana sekira tiga miliar dolar AS, guna membangun armada udara di sepanjang perbatasan laut negeri tersebut. Menteri Pertahanan Australia David Johnston berkata pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbot berencana untuk belanja tujuh pesawat tak berawak atau drone.

''Sebagai negara maritim, kemampuan yang cukup membutuhkan akan pentingnya perhatian kita untuk pertahanan ini,'' kata dia, Sabtu (15/2). Kata dia, situasi di lautan Australia membutuhkan spesifikasi drone besar yang lebar. Persis sama seperti jet penumpang Boeing 737.

Kebutuhan ini adalah mutlak diperlukan, mengingat program peningkatan pengamanan di sepanjang laut Australia. Terutama dalam soal pencegahan masuknya kapal pencari suaka dari perairan sebelah utara, atau Laut Jawa, Indonesia. Meski pun rencana belanja drone diakui Johnston bermotif kebutuhan militer, tapi rencana tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan Australia lainnya.

Johnston menambahkan, dengan luas garis pantai Australia mencapai 40 ribu mil persegi menjadi keharusan bagi Negeri Kanguru mengocek dana negara untuk pertahanan. Katnyaa, rencana belanja pertahanan ini juga sebenarnya sudah direncanakan sejak Partai Buruh berkuasa.

Kontroversi penggunaan drone di hukum internasional yang masih diperdebatkan membuat Departemen Pertahanan kerap menunda rencana pembelian. Jika disetujui oleh parlemen, kata dia, otoritasnya sudah siap dengan semua spesifikasi drone yang dibutuhkan. Termasuk ragam tipe dan rumah produksinya.

Johnston mengatakan telah mengantongi beberapa tipe drone yang siap dibeli. ''Dengan ini (drone), pemerintah juga bisa memeras pengeluaran yang lebih hemat untuk sistem pertahanannya,'' katanya menyambung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika