REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Perwakilan partai yang berkuasa dan partai oposisi Kamboja akan bertemu Selasa depan untuk membahas pembentukan mekanisme reformasi pemilu, kata Partai Rakyat Kamboja (CPP), Sabtu.
"Partai berkuasa CPP menetapkan pukul 09.00 waktu setempat 18 Februari sebagai tanggal untuk bertemu dan bernegosiasi dengan oposisi Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP)," kata pernyataan CPP.
Prum Sokha, sekretaris negara di Kementerian Dalam Negeri, akan memimpin tim perundingan CPP karena anggota parlemen terpilih Son Chhay akan memimpin tim CNRP untuk perundingan mendatang.
Juru bicara CNRP Yem Ponharith mengatakan, itu adalah langkah positif terhadap pemecahan sengketa tujuh bulan pasca pemilu jika pembicaraan mendatang menghasilkan hasil yang bermanfaat.
"CNRP akan mengakhiri boikot parlemen jika kedua pihak setuju pada pembentukan mekanisme untuk reformasi pemilu dan pemilihan awal," katanya kepada Xinhua.
Sengketa politik antara partai berkuasa Perdana Menteri Hun Sen dan partai oposisi Sam Rainsy telah berlangsung sejak hasil pemilu Juli menunjukkan bahwa partai yang berkuasa memenangkan 68 kursi parlemen dibanding 55 kursi untuk oposisi.
Mengklaim terjadi penyimpangan serius, oposisi menolak untuk menerima hasil pemilu dan telah memboikot parlemen serta mengadakan banyak protes - beberapa di antaranya telah berubah menjadi kekerasan - dalam rangka menuntut pengunduran diri Hun Sen dan dilakukan pemilihan ulang.
Hun Sen mengatakan bahwa ia tidak akan mundur atau menyerukan pemilihan ulang.
Hun Sen dan Sam Rainsy bertemu dua kali pada September dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan politik mereka, tetapi pembicaraan gagal mencapai kesepakatan apapun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika