REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) Rabu mengatakan bahwa sedikitnya 11 tentara reguler Suriah tewas dan lebih dari 10 lainnya luka-luka akibat pemboman besar-besaran di kota Aleppo.
Para pelaku pemboman menggali terowongan untuk mencapai lokasi militer di dekat gedung Carleton di kabupaten tua Al-Safahiya.
Pemboman itu, serangan terowongan ketiga dalam sebulan, meruntuhkan semua bangunan yang ditargetkan dan meninggalkan kerusakan material yang luas di daerah tersebut, bertepatan dengan pertempuran sengit antara pasukan reguler dan Tentara Pembebasan Suriah di kota utara Aleppo.
Dua kapten dari tentara reguler tewas dalam bentrokan dengan para pejuang Front Islam
Al-Nusra di sekitar Penjara Pusat di Aleppo.Tujuh narapidana dilaporkan terluka akibat serangan granat di bangsal mereka oleh pasukan pemerintah.
Angkatan Udara Suriah melanjutkan serangan dengan tong bubuk di beberapa kota, yang mengakibatkan beberapa korban sipil, termasuk tiga kematian di Al-Atareb, dan seorang anak perempuan di Al-Khaldiya.
Kantor Berita SANA yang dikelola negara melaporkan bahwa 10 warga sipil tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangkaian serangan bom di Idlib, Hama dan Damaskus.
Tiga warga sipil lainnya tewas akibat serangan mortir di kota-kota Al-Mastoma dan Al-Fou'a sementara dua orang lainnya tewas dan enam luka-luka dalam serangan rudal di kota Mahrada, Gubernuran Hama, kata SANA menambahkan.
Sekjen PBB Ban Ki-moon yakin bahwa pembicaraan perdamaian Jenewa adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut Suriah dan mendesak semua pihak kembali ke meja perundingan, kata juru bicaranya, Selasa.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB pada Selasa melakukan pertemuan untuk membicarakan resolusi mengenai keadaan kemanusiaan di Suriah, tetapi negara Barat dan Rusia tidak sependapat mengenai beberapa hal.
Duta Besar Jordania untuk PBB, Pangeran Zeid al-Hussein mengatakan ia mengharapkan bagi satu keputusan pada akhir pekan, menurut AFP.
Para diplomat mengatakan perundingan-perundingan di dewan itu terhambat menyangkut kemungkinan pengenaan sanksi-sanksi terhadap pihak yang menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan ke penduduk sipil yang menderita dan terperangkap dalam perang itu.
Rusia, sekutu utama Suriah, menentang setiap ancaman sanksi-sanksi tetapi negara Barat mengatakan setiap resolusi baru harus berisikan dampak yang mengikat apabila dilanggar.
Sejak perang meletus Maret 2011 Rusia telah menghambat tiga resolusi yang bertujuan untuk meningkatkan tekanan pada Presiden Bashar al-Assad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
