REPUBLIKA.CO.ID, BETHLEHEM - Kemiskinan terus mendera warga Palestina akibat isolasi dan dominasi yang terus dilakukan Israel. Saat ini hampir sebagian besar warga Palestina tidak mampu membayar listrik dan harus berhutang ke perusahaan listrik Israel. Ketidakmampuan warga Palestina membayar hutang listrik ini semakin tersandera ketika perusahaan listrik Israel akan menaikkan harga tagihan listrik.
Dilansir dari surat kabar harian Israel, Yedioth Ahronot, Direktur perusahaan listrik Israel, Yitfach Ron Tal pada Kamis lalu mengirim surat, agar pemerintah Israel menuntut pembayaran hutang listrik itu ke pemerintah otoritas Palestina. Dengan konsekuensi apabila tidak membayar hutang, perusahaan listrik Israel akan memberi tiga pilihan, memutus pasokan listrik pada 23 Februari, mengurangi pasokan hingga menaikkan tagihan listrik dua kali lipat.
"Kita menyoroti bahwa hutang listrik telah mencapai 370 juta dolar AS, tagihan ini akan ditingkatkan 21 juta dolar AS setiap bulan," ujar Yitfach, jumat (21/2) yang dilansir dari Maan News. Gugatan ke pengadilan Israel untuk menyetujui tiga opsi tersebut sudah disampaikan. Dengan demikian kemungkinan tidak ada pilihan terbaik yang akan diterima warga Palestina. Pejabat Palestina di Distrik Jerussalem tidak bisa berbuat banyak akan keputusan Israel ini.
Hisham al - Omari mengatakan pihak Otoritas Palestina harus memberi pilihan pahit ke warga Palestina dengan dua pilihan, membayar cicilan tagihan 110 juta dolar AS, atau menaikkan tarif listrik. Al - Omari mengesampingkan kemungkinan memutus listrik ke daerah-daerah di Tepi Barat, dan tidak mengetahui rencana perusahaan listrik Israel itu akan memutuskan layanan listrik di Tepi Barat.
Dia menjelaskan memang telah terjadi penurunan jumlah warga Palestina pengguna listrik, karena tidak mampu membayar tagihan. Ia mengungkapkan dari total tagihan listrik bulanan ke seluruh warga Palestina sebesar 35 juta dolar AS, baru 60 persenan yang baru akan dibayar secara teratur, sisanya pemerintah Otoritas Palestina belum bisa memastikan darimana kemampuan dana untuk membayar hutang tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika