REPUBLIKA.CO.ID, ROMA-- Konflik, pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi serta ketergantungan pada impor pangan menimbulkan ancaman bagi ketahanan pangan di Asia Barat dan Afrika Utara, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mengatakan pada Senin.
Lembaga yang berbasis di Roma itu mengatakan Aljazair, Yordania dan Kuwait di dua wilayah yang telah memenuhi target pertama Millenium Development Goal (MDG) dengan mengurangi separuh proporsi penduduk mereka yang mengalami kelaparan kronis.
Tetapi gambaran penuh dari dua wilayah itu menunjukkan bahwa jumlah orang yang kekurangan gizi masih tinggi pada hampir 43,7 juta, atau 10 persen dari populasi, sedangkan 24,5 persen anak balita terhambat karena kurang gizi kronis, menurut penilaian FAO.
Defisiensi mikronutrien yang umum di kedua wilayah makmur dan kurang makmur itu, memiliki sejumlah konsekuensi yang serius untuk partisipasi sekolah, produktivitas dan kesehatan masyarakat, kata laporan itu.
Konflik dan perselisihan sipil tetap menjadi faktor pendorong untuk kerawanan pangan di Asia Barat dan Afrika Utara dalam beberapa tahun terakhir, kata laporan itu, menambahkan bahwa titik panas-titik panas (hotspots) itu termasuk Irak, Sudan, Suriah, Tepi Barat dan Jalur Gaza serta Yaman.
Di Suriah saja, diperkirakan 6,3 juta orang membutuhkan bantuan pangan dan pertanian berkelanjutan. Di ujung lain dari spektrum gizi buruk, laporan FAO, hampir seperempat orang di dua daerah itu sekarang mengalami obesitas, yang dua kali lipat rata-rata dunia dan hampir tiga kali tingkat obesitas negara-negara berkembang secara keseluruhan.
Di atas tantangan struktural lama, perubahan iklim dan penyakit hewan yang muncul juga merusak ketahanan pangan di dua wilayah itu. Wilayah yang memiliki ketergantungan berat pada impor pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi membuatnya sangat rentan terhadap kenaikan dan volatilitas harga komoditas pertanian internasional, menurut penilaian.
"Ketergantungan pada sumber pangan eksternal diproyeksikan kian meningkat selama beberapa dekade ke depan," kata FAO.
Ikuti Whatsapp Channel Republika