REPUBLIKA.CO.ID, AUSTRALIA -- Perdana Menteri Australia, Tony Abbott memastikan pemerintah federal saat ini tengah mempersiapkan langkah untuk mengubah aturan pembatasan investasi asing di maskapai nasional Australia – Qantas.
Qantas direncanakan akan membeberkan kerugian jutaan dolar yang dialaminya serta rencana pemangkasan karyawan besar-besaran dalam laporan rutin pertengahan tahun yang akan digelar besok.
Sebuah laporan menyebutkan Qantas tengah mempertimbangkan untuk memberhentikan antara 3.000 hingga 5.000 pekerja.
Sementara pemerintah federal masih terus menggodok keputusan soal bantuan yang akan diberikan bagi maskapai plat merah terbesar Australia.
Sejauh ini pilihan bantuan yang digodok antara memberikan jaminan utang atau mengubah UU kepemilikan atau penjualan saham Qantas.
Awal bulan ini, CEO Qantas, Alan Joyce menyampaikan pidato yang isinya mendesak anggota parlemen dari Partai Koalisi untuk mengubah kebijakan pemerintah atau maskapai nasional tersebut terancam gulung tikar.
UU mengenai kepemilikan saham Qantas yang berlaku saat ini hanya membatasi kepemilikan asing sebesar 49% dari total keseluruhan investasi dan investor asing hanya boleh memiliki saham sebesar 25% saja.
UU itu juga meminta kalau mayoritas perawatan penting, operasi penerbangan dan pelatihan serta – pekerjaan lain yang terkait dengan hal-hal itu harus berlokasi di Australia.
Setiap upaya untuk mengubah aturan itu harus diperjuangkan melewati Senat, bahkan ketika para senator baru terpilih mulai bekerja pada bulan Juli nanti, karena Partai Buruh, Partai Hijau dan Partai Persatuan Palmer menentang penghapusan pembatasan kepemilikan asing.
Tapi PM Tony Abbott telah berulang kali menjelaskan kalau UU tersebut tak ubahnya seperti "bola dan rantai" yang membelenggu Qantas, karenanya ia mengatakan pemerintah federal sedang mempertimbangkan untuk mengubah UU tersebut.
"Ini adalah pembatasan yang signifikan pada kebebasan Qantas untuk bermanuver dan itulah sebabnya pemerintah federal saat ini sedang mempertimbangkan undang-undang agar memberikan ruang bermanuver yang cukup lapang bagi Qantas."
Abbott mengatakan merupakan tugas pemerintah untuk menyediakan kondisi yang tepat bagi Qantas untuk berkembang.
"Kadang-kadang ikon bisnis itu menghadapi masalah dan harapan kami setelah selama bertahun-tahun kita akan terus menjaga ikon bisnis penerbangan sipil Australia tersebut , tapi selama beberapa tahun mendatang, kita juga bisa jadi akan memiliki ikon maskapai yang baru juga,” kata Abbott.
Oposisi peringatkan efek gelombang
Namun juru bicara transportasi oposisi federal, Anthony Albanese mengatakan perubahan apapun yang dilakukan terhadap UU penjualan saham Qantas itu akan memberi implikasi yang luas untuk maskapai.
"Jika Anda menghapus pembatasan investasi asing untuk kepentingan Qantas, Anda harus membagi Qantas dan berusaha mempertahankan kelompok internasionalnya mayoritas tetap milik Australia dalam rangka untuk mematuhi UU Penerbangan Sipil maupun berbagai perjanjian internasional yang saat ini berlaku," katanya.
UU penerbangan sipil Australia mengharuskan operator untuk menjaga kepemilikan mayoritas saham maskapai Australia untuk memastikan pemenuhan hak atas rute di dalam dan luar Australia.
Dan lebih luas lagi, Albanese mengatakan pembatasan investasi asing merupakan bagian dari kepentingan keamanan nasional".
"Yang mungkin adalah pemilik Qantas dan pengendali Qantas akan menjadi maskapai penerbangan lain yang didukung baik seluruhnya ataupun sebagian melalui semacam subsidi yang terjadi di seluruh dunia oleh pemerintah lain," katanya.
"Sekarang ini, Qantas efektif berhenti keberadaannya sebagai sebuah maskapai penerbangan yang didukung Australia."
Juru bicara oposisi sebelumnya mendesak pemerintah federal untuk "mengakhiri ketidakpastian" atas rencana untuk membantu Qantas tetapi Koalisi belum akan mengumumkan pandangan mereka sendiri mengenai nasib Qantas sampai beberapa waktu mendatang.
Menteri Keuangan, Joe Hockey mengatakan pemerintah saat ini telah berusaha keras untuk membantu Qantas, namun menurutnya setelah pihaknya melakukan serangkaian tes penting, dia cenderung untuk memberikan bantuan dari para wajib pajak.
Maskapai pesaing Qantas, Virgin Airline sebelumnya telah menolak keras usulan pemberian jaminan utang bagi Qantas. Virgin menilai kebijakan itu akan merugikan seluruh industri kecuali itu kebijakan itu berlaku untuk semua "pemain".
Qantas telah mengeluhkan rencana Virgin untuk menaikan pembelian kembali saham melalui mekanisme buyback senilai $350juta yang ditanggung oleh pemegang saham utama, Air NZ, Singapore Airlines dan Etihad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika