REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah sementara dalam proses untuk mengundang secara resmi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-moon mengunjungi Thailand guna membahas pilihan-pilihan dan kemungkinan PBB mengambil bagian dalam menyelesaikan krisis politik di Thailand.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Thailand, Sek Wannamethee, direktur jenderal bagian informasi, mengatakan undangan itu adalah atas prakarsa Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Surapong Tovichakchaikul, yang mengusulkan Sekjen PBB menjadi mediator dalam pembicaraan untuk mengakhiri konflik politik yang sedang berlangsung di Thailand.
Sek mengatakan bahwa langkah ini juga sebagai respon terhadap usulan Sekjen PBB untuk membantu Thailand dalam mencari solusi untuk masalah-masalah politik ini.
Ban, dalam pernyataan pada 26 Februari, mendesak partai-partai politik di Thailand untuk menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum, dan untuk bekerja sama menuju menyelesaikan konfrontasi bermotivasi politik yang semakin mematikan.
Sekjen PBB mengatakan bahwa ia "semakin khawatir tentang konflik politik tiga bulan itu dan menawarkan untuk membantu para pihak dan rakyat Thailand" dengan cara apapun yang mungkin.
Sek mengatakan, Thailand, sebagai anggota PBB, harus menyambut baik tawaran Sekjen PBB tersebut.
Ia mengatakan, undangan resmi untuk mengunjungi Thailand akan dikirim kepada Sekjen PBB segera dalam rangka untuk mengajak Ban berdiskusi dan mendengarkan ide-ide dari semua pihak terkait dan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dengan mengunjungi lokasi.
PBB memiliki pengalaman dalam menyelesaikan konflik di seluruh dunia dan pasti datang dengan cara-cara untuk mencari solusi, katanya.
Menurut Kementerian Luar Negeri, perwakilan dari kedua pihak akan mendiskusikan tujuan dan kerangka waktu sebelum menetapkan tanggal kunjungan.
Undangan kemudian akan ditenderkan. Setelah itu PBB akan mengirimkan surat penerimaan untuk mengkonfirmasi kunjungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
