REPUBLIKA.CO.ID, NEW SOUTH WALES -- Pemerintah Negara Bagian New South Wales melarang armada truk angkutan milik perusahaan Cootes yang sering mengangkut material berbahaya melintas di jalan-jalan di wilayahnya.
Layanan Jalan dan Kelautan (RMS) memberikan waktu 14 hari bagi perusahaan itu untuk menunjukan kalau armada angkutan mereka masih memenuhi standar kelayakan dan keamanan angkutan.
Perusahaan Cootes telah menjadi fokus pemeriksaan keselamatan sejak salah satu armadanya terlibat dalam kecelakaan fatal di Pantai Utara Sydney pada Oktober tahun lalu. Dua orang tewas setelah truk tangki itu meledak di daerah Mona Vale.
Bulan lalu Menteri Urusan Jalan, Duncan Gay menarik semua truk Cootes yang melewati NSW untuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
Gay mengatakan kepada parlemen negara bagian kalau hanya 179 dari 320 truk yang dioperasikan perusaan Cootes yang lolos uji keamanan tanpa catatan peringatan.
"Saya tidak merasa yakin perusahaan ini sebagai operator angkutan material berbahaya aman untuk melintas di jalan-jalan di New South Wales," kata Gay kepada parlemen, beru-baru ini.
"Armada angkutan Cootes telah berulang kali melakukan pelanggaran dan cukup sudah,” tegasnya.
"Layanan Jalan dan Laut telah memberi waktu yang sangat masuk akal bagi perusahaan itu untuk menunjukan kalau perusahaannya layak beroperasi di NSW, namun mereka gagal memenuhinya." Tambahnya lagi.
Duncan Gay mengatakan sejak terjadi kecelakaan fatal Oktober lalu lebih dari 300 gugatan dialamatkan kepada Cootes.
Dia mengatakan dalam pemeriksaan ada dua truk milik firma tersebut yang diketahui rusak remnya.
Jika tenggat waktu 14 hari yang diberikan pihak RMS tidak mampu dipenuhi, maka RMS berhak membatalkan izin operasi truk Cootes untuk melintas dijalan-jalan yang ada di negara bagian NSW.
Juru bicara oposisi Walt Secord mengatakan Partai Buruh mendukung tindakan yang dilakukan Menteri Duncan Gay.
"Tapi bagaimana juga saya tetap khawatir terhadap nasib dari para pengemudi perusahaan Cootes yang nasibnya menjadi tidak jelas dan mungkin akan menjadi pengangguran karena ketidakbecusan managemen Cootes,” katanya.
Tenggat waktu yang diberikan pemerintah ini juga memicu kekhawatiran mengenai dampak dari sanksi bagi Cootes itu akan mengganggu suplay bahan bakar dan distribusi barang lain di NSW.
Perusahaan yang bahan bakarnya didistribusikan oleh Cootes antara lain BP, Shell, Coles Express dan 7-Eleven.
Asosiasi stasiun layanan Cootes, Colin Long mengatakan meskipun Cootes telah kehilangan sejumlah kontrak kerja, namun mereka masih tetap punya kewajiban distribusi sampai dengan akhir Juni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika