Jumat 07 Mar 2014 13:58 WIB

Amerika Serikat Siapkan Sanksi untuk Rusia

Vladimir Putin dan Barack Obama
Foto: AP PHOTO
Vladimir Putin dan Barack Obama

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) pada Kamis (7/3) memberlakukan pelarangan visa serta mempersiapkan serangkaian sanksi lain terhadap Rusia, dan memperingatkan bahwa setiap tindakan untuk memisahkan Crimea dari Ukraina merupakan pelanggaran hukum internasional.

Presiden Barack Obama berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjelaskan langkah AS itu, yang disebutnya merupakan respon atas "pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina" yang dilakukan Rusia.

Obama mempertegas respon AS atas serangan Rusia terhadap Ukraina sementara Menteri Luar Negeri John Kerry berada di Eropa untuk menemukan solusi diplomatik bagi krisis Barat-Timur yang terburuk selama beberapa dekade ini.

Pelarangan visa tersebut diarahkan pada warga Rusia dan Ukraina yang dituding mengancam kedaulatan atau integritas teritorial Ukraina, dimana presiden Viktor Yanukovych yang pro-Moskow digulingkan setelah terjadinya unjuk rasa bulan lalu. Sanksi itu hanyalah langkah pertama. Obama juga menandatangani perintah yang memberi jalan bagi pengenaan sanksi ekonomi terhadap individu-individu atau kelompok masyarakat di Rusia.

Dokumen itu memberikan kriteria luas, dan diarahkan pada mereka yang dituding merampas perdamaian dan stabilitas di Ukraina atau pejabat Rusia yang ingin mengendalikan setiap bagian dari negara itu. "Keputusan ini melanjutkan upaya-upaya kami untuk membuat Rusia dan mereka yang bertanggung jawab membayar atas situasi yang terjadi di Ukraina," kata Obama.

"Dan langkah itu juga memberi kami fleksibilitas untuk menyesuaikan respon kami berdasar aksi-aksi Rusia," tambah Obama.

Dalam praktiknya, sanksi-sanksi itu memberi jalan untuk semakin menekan Putin dengan membatasi aset atau pergerakan figur senior di sekitar presiden Rusia. Mereka yang visanya dicabut akan diberitahu kemudian, kata pejabat AS yang menolak memberikan daftarnya untuk dipublikasikan.

Namun jurubicara Kemenlu Jen Psaki mengatakan bahwa Putin tidak ada dalam daftar itu. "Langkah seperti itu terhadap seorang kepala negara merupakan langkah penting, dan itu tidak akan kami lakukan dalam proses ini," katanya.

Obama juga menolak keinginan parlemen Crimea untuk bergabung dengan Rusia. AS menilai keinginan tersebut sebagai langkah bagi Putin untuk mengekalkan kendali atas kawasan itu.

sumber : Antara/AFP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement