REPUBLIKA.CO.ID, MANILA– Filipina meningkatkan basis angkatan lautnya untuk persiapan menghadapi Cina dalam sengketa perairan Laut Cina Selatan. Pihak militer Filipina mengatakan mereka akan menambah kapal untuk disiagakan melindungi wilayah perairannya, Kamis (6/3).
Juru bicara Angkatan Laut Letnan Komando Gregory Fabic mengatakan militer akan membangun pelabuhan baru di daerah Ulugan Bay. Pangkalan baru ini merupakan basis militer Filipina terdekat dengan Kepulauan Spartly. Proyek diperkirakan akan menyedot anggaran hingga 500 juta peso (sekitar 11,2 juta dolar AS).
"Ini sedang diprogram untuk meningkatkan kemampuan militer. Kita perlu mengembangkan basis kapal besar angkatan laut,’’ katanya kepada wartawan seperti dikutip kantor berita AFP.
Fabic mengatakan Presiden Filipina, Benigno Aquino dijadwalkan akan mengunjungi pangkalan tersebut pada 20 Mei mendatang untuk memulai program upgrade. Dalam beberapa tahun terakhir, Filipina bersitegang dengan Cina terkait sengketa wilayah laut dan pulau-pulau kecil di dalamnya.
Konflik memanas karena Cina bersikukuh atas wilayah tersebut dengan memberi aturan wajib lapor bagi siapa saja yang melewati area. Salah satu pulau yang disengketakan adalah pulau Spratly dan sekitarnya di Laut Cina Selatan. Angkatan Laut Filipina telah memperoleh dua kapal besar hasil perbaharuan dari frigat Amerika untuk menjaga territorial pantai. Kini dua kapal ini memimpin patroli di Laut Cina Selatan.
Kepala Staf Umum angkatan bersenjata Filipina, Emmanuel Bautista pernah mengatakan sebelumnya angkatan laut berencana menambah armada hingga enam kapal besar untuk menjaga garis pantai sepanjang Filipina.
Hal tersebut dilakukan untuk menghindari ‘pencaplokan’ wilayah yang menjadi territorial Filipina. Pada 2012, salah satu kapal frigat Gregorio del Pilar milik Filipina pernah berhadapan dengan kapal Cina di lepas pantai pulau utama Filipina, Luzon. Daerah ini merupakan daerah singkapan Scarborough Shoal.
Saat itu Cina akhirnya menguasai singkapan setelah Manila mundur. Namun, pemerintah Manila mencari arbitrase PBB untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Langkah itu ditolak oleh China. Bulan lalu pada 27 Januari, Filipina mengajukan protes setelah penjaga pantai Cina menyerang nelayan Filipina dengan meriam air. Beijing juga menolak dan membantah protes tersebut.
Filipina telah mengajukan arbitrase terhadap Cina ke PBB terkait garis batas teritorial Laut Cina Selatan milik Cina yang dikenal dengan garis sembilan-dash. Cina mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan adalah miliknya. Sebenarnya, yang bermasalah bukan hanya Filipina. Ada negara-negara lain yang daerah territorial perairannya tumpang tindih klaim Cina. Seperti Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan.
Peningkatan pertahanan ini dinilai merupakan tekad mempertahankan territorial perairannya di Laut Cina Selatan. Sementara itu, Cina juga mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan pada Kamis lalu. Perdana Menteri Cina, Li Keqiang mengatakan anggaran pertahanan negara akan naik 12,2 persen menjadi sekitar 132 miliar dolar AS untuk tahun ini. Cina akan menggunakannya untuk modernisasi utilitas militer dan meningkatkan pertahanan angkatan darat, laut dan udara.
Juru bicara kepresidenan Filipina Herminio Coloma mengatakan tidak gentar dengan anggaran pertahanan negara-negara lain. "Kami bertekad untuk terus melindungi wilayah nasional kami, kami juga fokus pada prioritas pembangunan ekonomi," kata dia.
Coloma mengakui bahwa untuk sementara angkatan bersenjata Filipina tidak bisa bersaing dengan kekuatan militer Cina. Namun, pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi kedaulatan negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika