Jumat 07 Mar 2014 17:53 WIB

Thailand Awasi Demonstran Berbaju Merah

 Seorang pengunjuk rasa anti-pemerintah berdiri di samping bendera nasional Thailand, saat berunjuk rasa di pusat kota Bangkok (15/1).   (Reuters/Chaiwat Subprasom)
Seorang pengunjuk rasa anti-pemerintah berdiri di samping bendera nasional Thailand, saat berunjuk rasa di pusat kota Bangkok (15/1). (Reuters/Chaiwat Subprasom)

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Kepala Staf Angkatan Udara Thailand Marsekal Prachin Chantong pada Jumat (7/3) mengatakan, pihaknya mengumpulkan bukti untuk mengajukan tuntutan terhadap seorang pegiat inti Baju Merah, yang terlibat memasang spanduk menyeru pemberontakan di negeri itu.

Prachin mengatakan, sebagai pendukung terkemuka Baju Merah di Provinsi Pathum Thani, Wutthipong Kachathamkhun, yang juga dikenal sebagai Ko Tee, mengakui memasang spanduk menyeru pemisahan Thailand menjadi kaum politik berbeda. Spanduk itu dipasang di distrik Don Mueang Bangkok.

Dia mengatakan, ia telah menyerukan pertemuan dengan para pejabat terkait untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti, dan mengatakan bahwa angkatan udara siap untuk berdiskusi dengan polisi bahwa pelanggaran tindakan Ko Tee dapat dianggap pelanggaran, dan apakah polisi atau tentara akan mengajukan tuntutan terhadap dirinya.

Jika polisi tidak akan mengambil tindakan, angkatan udara akan melakukannya, karena angkatan bersenjata telah melakukan, kata Prachin.

Kepala staf angkatan udara merujuk pada tindakan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Prayuth Chan-ocha yang memerintahkan untuk mengajukan tuntutan separatisme terhadap kelompok Baju Merah di Chiang Mai, setelah kelompok itu menunjukan dukungan untuk pemisahan negara itu.

Setelah upaya untuk meminta campur tangan Perserikatan Bangsa Bangsa, Prachin mengatakan, masalah di Thailand bisa lebih baik jika diselesaikan oleh orang-orang Thailand sendiri, karena ini adalah masalah sensitif yang membutuhkan kerja sama yang saling menguntungkan.

Dia mengatakan, para komandan dari tiga angkatan bersenjata harus mendiskusikan masalah ini sebelum mengajukan gagasan kepada Perdana Menteri sementara Yingluck Shinawatra.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement