REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina akan meningkatkan perburuannya terhadap para pejabat korup yang melarikan diri ke luar negeri, memiliki aset haram di negara lain serta menghalangi tersangka meninggalkan negara tersebut.
Langkah itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan perang terhadap korupsi, media pemerintah melaporkan pada Rabu, dengan mengutip pernyataan seorang pejabat tinggi.
Cao Jianming, kepala Pengadilan Tinggi Pendapatan Rakyat mengatakan, Cina akan "bekerja lebih teliti dengan lembaga hukum di luar negeri untuk memperluas jaringan dan mengambil tindakan perburuan terhadap mereka yang melarikan diri dan untuk mendapatkan kembali barang-barang 'haram'", demikian surat kabar Cina Daily.
"Manakala bukti-buktinya layak, kami akan melakukan prosedur penyitaan sesuai hukum," kata Cao.
Cina sudah lama bergulat dengan masalah yang disebut "petugas telanjang", yaitu merujuk pada pegawai yang suami, istri atau anak-anaknya semua berada di luar negeri, dan memanfaatkan mereka untuk memindahkan aset dari Cina ke negara lain guna menghindari bukti-bukti.
Diperkirakan jumlah pegawai di Cina Daratan dengan keluarganya di luar negeri --termasuk akademisi, yang memboyong harta ke luar-- lebih dari satu juta dalam lima tahun terakhir.
Cao mengatakan sekitar 10,14 miliar yuan atau sekitar 1,65 miliar dolar AS "uang haram" dan properti telah ditemukan dan 762 tersangka koruptor ditangkap di dalam dan luar negeri pada tahun lalu, kata Cina Daily.
Namun petugas kehakiman Cina menghadapi tantangan untuk menangkap tersangka kejahatan sehubungan dengan masalah hukum dan politik yang terkait dalam pengumpulan bukti-bukti serta masalah ekstradisi.
Selain itu juga penerapan hukuman mati di Cina, kata Cao seperti dikutip media.
Cina memiliki sekitar 500 buronan ekonomi di luar negeri, kebanyakan di Amerika Serikat, Kanada dan negara Asia Tenggara, Cina Daily mengutip Kementerian Keamanan Masyarakat.
Para tersangka penerima suap dan pekerjaan kotor lainnya akan dicekal dengan "lebih cepat" agar tidak meninggalkan Cina dan pengawasan yang lebih ketat diberlakukan terhadap para pegawai, kata Cao.
Langkah tersebut menandai usaha paling akhir dari pemerintah pada tahun lalu yang membuat peraturan lebih ketat bagi pegawai pemerintah yang mencari pengumpulan aset dan mengirim anggota keluarganya keluar negeri guna menghindari pengawasan melekat dan ketat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika