REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN-- Jaksa penuntut umum Jerman telah mendapat wewenang dari Kementerian Dalam Negeri untuk memulai penyelidikan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri Hans-Peter Friedrich sehubungan dengan kasus Edathy, demikian laporan media setempat, Selasa (11/3).

Kementerian Dalam Negeri Jerman telah memberi jaksa penuntut umum di Berlin wewenang yang diperlukan bagi penyelidikan Friedrich, yang diduga melanggar kerahasiaan negara sehubungan kasus pornografi anak, kata seorang juru bicara kementerian itu.

Di dalam surat kepada jaksa penuntut umum, Kementerian Dalam Negeri juga menjelaskan bahwa pemberian wewenang tersebut tak berarti penilaian hukum terhadap prilaku yang diduga dilakukan oleh Friedrich, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu.

Jaksa penuntut umum di Berlin memulai penyelidikan terhadap mantan menteri itu pada Februari. Namun, mereka masih memerlukan wewenang Kementerian Dalam Negeri untuk memulai langkah praktis dalam menanyai dan penyaringan fail.

Friedrich, anggota Uni Kristen Sosial (CSU), mundur pada pertengahan Februari, di tengah tuduhan bahwa ia membocorkan data rahasia mengenai penyelidikan pornografi anak yang melibatkan seorang anggota parlemen.

Pengunduran diri Friedrich membuat dia jadi menteri pertama kabinet baru Kanselir Angela Merkel yang meletakkan jabatan. Ia menjadi menteri pertanian selama dua bulan, setelah sebelumnya memangku jabatan menteri dalam negeri selama lebih dari dua bulan dalam pemerintah terakhir Merkel.

Pemerintah koalisi baru Merkel terdiri atas Uni Kristen Demokratis (CDU) dan partai kembarannya di Bavaria --CSU, serta Partai Sosial Demokrat (SPD). Para pemimpin SPD sebelumnya mengkonfirmasi bahwa Friedrich telah memberitahu mereka pada Oktober lalu mengenai penyelidikan rekan anggota partainya Sebastian Edathy, yang dibidik oleh pihak berwenang sebagai bagian dari penyelidikan pornografi anak.

Pengunduran diri Friedrich telah mengakibatkan pertengkaran di antara mitra koalisi Merkel. Para pemimpin CDU menyampaikan kekecewaan dan menuduh SPD "melanggar kepercayaan". Satu komite parlemen Jerman telah memulai proses dengar pendapat berkaitan dengan kasus Edathy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika