REPUBLIKA.CO.ID, KARAKAS-- Jaksa Agung Venezuela pada Jumat (14/3) menuduh Amerika Serikat berusaha mendanai protes rusuh yang berlangsung oleh oposisi sayap-kanan di negara Amerika Selatan tersebut. "Mereka meminta uang, dan tak diragukan itu untuk mendanai aksi kekerasan ini, yang telah berlangsung di Venezuela," kata Jaksa Agung Luisa Ortega Diaz dalam satu taklimat di Jenewa, Swiss.

Ia berada di Swiss untuk menghadiri pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Luisa Ortega Diaz, yang menghadiri pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, mengatakan dalam wawancara telepon dengan stasiun TV negara, Globovision, di antara korban tewas terdapat tiga anggota Pengawal Nasional dan di antara korban cedera terdapat 109 polisi atau prajurit militer.

"Itu membuktikan demonstrasi tersebut tidak damai, tapi rusuh," katanya.

Ia menyatakan para pejabat di Ibu Kota Venezuela, Karakas, telah menyita 25 senjata api, lebih dari 200 peledak, "termasuk bom Molotov dan (peledak) C4". Beberapa senator AS pada Rabu (12/3) menyerukan paket bantuan bernilai 15 juta dolar AS "untuk melindungi kelompok hak asasi manusia dan media independen serta memperkuat organisasi sipil demokratis di Venzuela".

"Venezuela melarang dana (asing) bagi kegiatan politik nasional. Kami akan menjatuhkan sanksi atas mereka yang menerima dana dari pemerintah asing untuk kegiatan politik nasional," Luisa Ortega Diaz memperingatkan, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi.

Ia mengatakan ia memberitahu Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bahwa Pemerintah Venezuela berencana menghukum mereka yang bertanggung-jawab atas kerusuhan itu, sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan kedamaian dan ketenangan.

Mereka yang ditahan selama protes tersebut, yang terutama terpusat di 18 kota besar, telah "diproses dalam waktu 48 jam setelah ditangkap" sebagaimana ditetapkan oleh hukum, kata pejabat senior Venezuela itu. Ia juga mengecam Amerika Serikat karena berusaha menjadi polisi dunia, setelah satu kelompok yang memihak di Kongres AS mengusulkan dua rancangan peraturan yang mengupayakan pemberlakuan sanksi atas anggota Pemerintah Venezuela yang dipandang bertanggung jawab atas penindasan keras terhadap pemrotes.

"Siapa yang telah memberi mereka wewenang untuk menjatuhkan sanksi atas negara lain?," Luisa Ortega Diaz mempertanyakan.

Sejak meletus pada 12 Februari di Ibu Kota Venezuela, Karakas, dan kota besar lain Venezuela, protes anti-pemerintah telah menewaskan 28 orang dan melukai lebih dari 360 orang lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika