REPUBLIKA.CO.ID,BRUSSELS -- Uni Eropa (UE) hingga saat ini masih belum melihat adanya upaya-upaya Rusia untuk segera bertemu pemerintah Ukraina. Pertemuan yang dimaksud ialah demi mengurangi eskalasi kekuatan Rusia yang selama ini UE dan Barat menyebut pasukan Putin itu sudah menduduki Crimea.

''Kami telah melihat tak ada bukti-bukti itu (upaya bertemu),'' ujar Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Catherine Ashton, seperti dikutip dari CNN, Senin (17/3).

UE dengan 28 negara keanggotaannya pun saat ini tengah mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada Rusia pascareferendum. Salah satu sanksi yang akan dijatuhkan di antaranya yaitu, pelarangan visa dan pembekuan aset sejumlah pejabat Rusia.

UE pun menganggap pelaksanaan referendum Crimea hal yang menentang hukum.  ''Saya tidak perlu mengingatkan kepada masing-masing kalian, bahwa itu (referendum) adalah ilegal, baik menurut konstitusi Ukraina maupun di bawah hukum internasional,'' ucap Ashton.

Tak hanya EU yang menyatakan bahwa pelaksanaan dan hasil referendum Crimea Ahad (16/3) kemarin adalah ilegal. AS pun menyatakan demikian. Gedung Putih mengatakan, Washington pun tak akan mengakui hasil referendum pengambilalihan Crimea itu.

Dilaporkan bahwa, Gedung Putih menjelaskan, referendum tersebut berlangsung di bawah ancaman dan tekanan dari adanya campurtangan militer Rusia. Dunia internasional pun memandang tindakan Rusia itu melanggar hukum internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika