REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH-- Menteri Luar Negeri Arab Saudi Saud al-Faisal memperingatkan bahwa pemulihan hubungan baik Riyadh dengan Doha hanya dapat dilakukan bila Qatar mengubah kebjakan, yang menjadi pusat percekcokan mereka, kata berita surat kabar pada Selasa.

Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab (UAE) pada awal Maret memanggil pulang duta besar mereka dari Qatar setelah menuduh negara rekan mereka di Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) itu melakukan campur tangan dalam urusan dalam negeri mereka dan mendukung kelompok Ikwanul Muslimin.

Qatar dianggap secara luas sebagai pedukung Ikhawanul Muslimin dan afliasinya, yang dilarang di sebagian besar negara-negara Teluk. Arab Saudi dan kerajaan Teluk lainnya telah lama memusuhi Ikhwanul Muslimin, khawatir aktivisme akar rumputnya dan Islam politik dapat mengganggu kekuasaan mereka.

"Akan ada peredaan ketegangan jika Qatar mengubah kebijakan-kebijakan yang telah menjadi penyebab krisis itu" dengan tetangganya, kata Pangeran Saud dalam satu pernyataan singkat yang disiarkan surat kabar Arab Raya, "Al-Hayat", pada Selasa.

Menteri itu menambahkan, dalam menanggapi satu eprtanyaan dari surat kabar itu, bahwa tidak ada "campur tangan Amerika untuk mengakhiri krisis itu".

Presiden AS Barack Obama diperkirakan akan mengunjungi Riyadh akhir Maret. Arab Saudi pada 5 Maret dalam pertemuan GCC menuntut Doha menutup stasiun televisi milik Qatar Al-Jazeera, kata satu sumber yang mengetahui.

Riyadh dalam pertemuan itu menyerukan penutupan dua organisasi pemikir yang berpangkalan di Qatar, Brooking Doha Centre dan Arab Centre for Research and Policy Studies. Pengeritik menuduh stasiun televisi Al-Jazeera memberikan laporan berat sebelah yang berpihak pada Ikhwanul Muslimin, dan sejumlah wartawannya diadili di Mesir atas tuduhan mendukung kelompok itu. GCC beranggotaan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain Kuwait dan Oman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika