Rabu 19 Mar 2014 07:29 WIB

AS dan Negara Eropa Harus Akui 'Kemerdekaan' Crimea

Rep: Elba Damhuri/ Red: Hazliansyah
A man holds a Soviet Union flag as he attends a pro-Russian rally at the Crimean parliament building in Simferopol March 6, 2014.
Foto: Reuters/David Mdzinarishvili
A man holds a Soviet Union flag as he attends a pro-Russian rally at the Crimean parliament building in Simferopol March 6, 2014.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Barat harus menghormati keputusan mayoritas rakyat Crimea yang memilih bergabung dengan Rusia. Jika persoalan hukum yang menjadi keberatan Barat, jatuhnya pemerintahan sah Viktor Yanukovych juga melanggar hukum Ukraina.

Kolumnis luar negeri the Guardian, Simon Tisdall, mengungkapkan, atas dasar ini, sungguh tidak bijaksana jika Presiden Barack Obama dan pemimpin Eropa tidak mengakui 'kemerdekaan' Crimea dari Ukraina. 

"AS dan Eropa juga mendukung kudeta ilegal terhadap Yanukovych, dan itu jelas-jelas melanggar hukum," kata Simon seperti dikutip CNN, Selasa (18/3).

Sekarang, kata dia, rakyat Crimea sudah memilih secara bulat dan tidak bijaksana jika Barat mengabaikan itu. Memang, kelompok minoritas Muslim Tatar dan etnik Ukraina memboikot referendum, tetapi jumlah yang memilih jauh lebih besar dari itu. 

Hak untuk menentukan nasib dan masa depan rakyat, jelas Simon, dijamin dan dilindungi Piagam PBB. Ia menyebut kemerdekaan rakyat di sejumlah negara menyusul digelarnya referendum untuk menentukan masa depan sendiri, di antaranya di Sudan Selatan, Timor Leste, Kroasia dan Montenegro, dan beberapa negara Balkan.

"Semua kemerdekaan itu didukung penuh oleh Barat dan sekutunya," kata Simon.

Ia menyinggung kondisi aktual di Skotlandia yang segera menggelar referendum untuk keluar dari Inggris. Situasi yang sama juga bisa dilihat di Spanyol di mana warga Katalonia mempunyai hasrat besar untuk referendum merdeka dari Spanyol.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement