REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA-- Sebuah panel Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan laporan penyelidikan, terkait pelanggaran hak asasi manusia di Suriah. Mereka mengidentifikasikan kedua pihak bertikai di Suriah bertanggung jawab atas kejahatan perang terhadap warga sipil Suriah.
Kepala Komisi Penyelidikan PBB Paulo Sergio Pinheiro mengatakan pada Selasa (18/3), mereka merilis empat daftar rahasia berisi nama tersangka dari kedua belah pihak. Bukti yang dibawa cukup kuat untuk mempersiapkan segala dakwaan, setelah babak baru kekejaman di Suriah dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut PBB, pemberontak Suriah menggunakan bom mobil dan bom bunuh diri yang menargetkan daerah sipil. Hal itu merupakan pelanggaran hukum internasional. PBB menyatakan, militan Negara Islam Irak dan Levant (ISIL) melakukan eksekusi terhadap tahanan termasuk warga sipil dan tentara yang ditangkap.
Eksekusi tahanan mencakup mereka yang ditangkap di Aleppo, Idlib dan Raqqa.ISIL bahkan menggunakan Rumah Sakit Anak di Aleppo sebagai kantor pusat dan fasilitas penahanan. Para pejuang dari kelompok lain juga menemukan bukti, ISIL melakukan eksekusi lapangan di dekat rumah sakit.
Eksekusi dilakukan beberapa jam sebelum pejuang ISIL melakukan serangan. Jumlah korban tewas serta kuburan massal yang terhubung dengan eksekusi masih dalam penyelidikan PBB. ISIL juga telah mengeksekusi anggota kelompok militan AL-Nusra dan kelompok lain di Tel Abyad, Raqqa. Saksi menggambarkan mayat dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung dan satu tembakkan di kepala.
Peneliti hak asasi manusia ini juga memperluas daftar tersangka. Penyidik PBB itu, mengidentifikasikan unit-unit militer dan badan keamanan juga melakukan pelanggaran terhadap warga sipil. "Daftar pelaku berisi nama-nama orang yang bertanggung jawab atas penyanderaan, penyiksaan dan eksekusi," kata Pinheiro.
Pinheiro menambahkan, daftar juga berisi nama kepala cabang intelijen dan fasilitas penahanan di mana tahanan disiksa. Nama meliputi komandan militer yang menargetkan serangan terhadap warga sipil, bandara tempat serangan bom barel direncanakan dan dilancarkan, serta kelompok bersenjata yang terlibat dalam penyerangan dan penggusuran warga sipil.
Dalam laporan terbaru, komisi penyelidikan PBB mengatakan di periode 20 Januari-10 Maret terjadi peningkatan pertikaian. Pasukan pemerintah Suriah menjatuhkan bom barel di Aleppo dan kota lainnya. Serangan menyebabkan korban sipil yang luas, di daerah-daerah tanpa target militer yang jelas.
Tim independen yang mengeluarkan laporan tersebut terdiri lebih dari 20 peneliti. Komisi ini didirikan pada September 2011, beberapa bulan setelah dimulainya pemberontakan di tahun keempat."Kami memiliki sejumlah besar saksi, yakni lebih dari 2.700 wawancara, serta materi film dokumenter," kata Pinheiro.
"Kami tidak kekurangan informasi tentang kejahatan atau pelaku. Yang kurang adalah sarana untuk mencapai keadilan dan akuntabilitas."
Duta Besar Suriah PBB Faysal Khabbaz Hamoui mengatakan, dewan pemerintah Suriah sepenuhnya menolak laporan panel penyelidikan. Mereka menyatakan, laporan dipolitisir dan berdasarkan kesaksian yang tak dapat diandalkan. Ia menuduh panel bias dan kurang profesional.a
Ikuti Whatsapp Channel Republika